
Arema FC Menang 4-0 atas RANS Nusantara FC
13 menit yang lalu
Bima Arya menekankan perencanaan berbasis kebutuhan daerah dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah menyelaraskan visi kepemimpinan dengan agenda pembangunan nasional. Menurut laporan CNNIndonesia.com, ia menyampaikan hal itu dalam lokakarya pelatihan pemimpin daerah di Badung, Bali.
Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif tersebut berlangsung pada Selasa (3/11/2026) di Swiss-Belresort Pecatu. Bima mengatakan visi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang konkret.
Ia menyebut kepala daerah perlu menentukan prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keselarasan dengan agenda pemerintah pusat. Dengan begitu, program diharapkan lebih efektif dan tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan.
Bima juga menekankan perlunya perspektif jangka panjang dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, kepala daerah perlu memahami perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip laporan tersebut, Bima mengatakan kepala daerah perlu membuka perspektif dan melihat gambaran pembangunan secara menyeluruh. Ia juga menilai keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi.
Ia mendorong kepala daerah memahami potensi ekonomi lokal dan memastikan pembangunan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Bima juga meminta pemerintah daerah menggunakan data dan indikator pembangunan dalam menyusun program agar sesuai dengan persoalan serta kebutuhan daerah.
Dalam pelayanan publik, Bima mengatakan kehadiran pemerintah perlu dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya sebagai cerminan kualitas pemerintahan daerah.
Bima mengatakan pelayanan di loket administrasi kependudukan dan posyandu merupakan wujud kehadiran negara. Lokakarya itu turut dihadiri Ketua Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia dan Indonesia Petra Karetji, perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, serta Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Matheos Tan.