Indonesia Dorong Kerja Sama Berantas IUU Fishing

Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional dan global untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Menurut laporan ANTARA, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal itu dalam forum kerja sama maritim di Sanya, China.

Trenggono menghadiri Simposium ke-7 Kerja Sama Maritim Global dan Tata Kelola Laut di Provinsi Hainan pada 6–8 November 2026. Forum tersebut diikuti hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah.

Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu, Trenggono mengatakan kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat tata kelola laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan serta perikanan. Ia menyebut kerja sama itu penting untuk menjawab tantangan kelautan global.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global,” ujar Trenggono.

Dalam forum itu, Indonesia juga mendorong penguatan konservasi laut, penelitian kelautan, serta pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Trenggono menegaskan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 tetap menjadi landasan utama tata kelola laut internasional.

Indonesia memaparkan lima kebijakan ekonomi biru, termasuk perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045 dan penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Kebijakan lainnya mencakup budi daya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.

Trenggono juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dan menyerahkan dokumen pengesahannya pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Nice, Prancis.

Menurut Trenggono, pelaksanaan perjanjian itu penting untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan di luar yurisdiksi nasional. Ia mengajak negara-negara memperkuat kerja sama, menjunjung hukum internasional, dan mengedepankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan demi laut yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.