
Prabowo Resmikan Masjid Giok di Nagan Raya
16 menit yang lalu
KemenHAM mengajak mitra mendukung empat program HAM, dengan tanggung jawab negara tetap berada pada pemerintah.
Terbit · 2 min read

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengajak mitra pembangunan, organisasi internasional, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset mendukung empat program strategis HAM pada 2027. Menurut laporan ANTARA, ajakan itu disampaikan dalam Forum Kemitraan Strategis HAM 2026.
Forum tersebut digelar di The Westin Jakarta pada Selasa (10/11/2026) dan mempertemukan perwakilan kedutaan besar negara sahabat, badan PBB, organisasi internasional, lembaga kerja sama pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga riset. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan keterangannya di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Mugiyanto mengatakan kemitraan diperlukan untuk memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Ia menegaskan, “Kemitraan strategis yang ingin kami bangun adalah untuk mendukung pelaksanaan P5HAM, bukan untuk memindahkan mandat negara kepada mitra,” ujarnya dalam forum tersebut.
Empat program yang ditawarkan ialah Desa Berdaya HAM, Ekosistem Berbasis HAM, Command Center HAM, serta Bisnis dan HAM. Program Desa Berdaya HAM ditujukan untuk memperkuat kesadaran dan penerapan nilai HAM dari tingkat akar rumput, termasuk melalui pengembangan Desa Sadar HAM dengan sasaran 2.000 desa dalam Rencana Strategis.
Pada program Ekosistem Berbasis HAM, pemerintah merencanakan pengembangan petunjuk teknis HAM, penilaian kepatuhan HAM, dan internalisasi undang-undang HAM yang direncanakan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara itu, Command Center HAM mencakup penguatan layanan pengaduan melalui Call Center 150145, pemantauan situasi konflik, pengembangan Sistem Informasi HAM (SIHAM), serta KemenHAM Creative Lab.
Program Bisnis dan HAM diarahkan untuk mendorong dunia usaha menghormati HAM, termasuk mempersiapkan penerapan kewajiban pelaporan uji tuntas HAM pada 2028. Mitra dapat berkontribusi melalui bantuan teknis dan keahlian, kajian kebijakan, pertukaran pengetahuan, penguatan sistem dan data, pengembangan kurikulum serta pelatihan, pendampingan, dan kegiatan bersama.
KemenHAM menyatakan dukungan kemitraan harus sesuai ketentuan dan melengkapi, bukan menduplikasi, pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian juga menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas mitra. “Kerja sama di bidang hak asasi manusia harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada lembaga atau program,” kata Mugiyanto.
Sebagai tindak lanjut, peserta diminta mengisi survei minat untuk memetakan program yang diminati, bentuk dukungan, dan wilayah sasaran. Hasilnya akan dihimpun dalam Matriks Kemitraan HAM 2027 sebagai dasar pertemuan teknis dengan tiap mitra, sementara forum kemitraan strategis tersebut direncanakan menjadi agenda tahunan.