
APVI Minta Ekosistem Vape Legal Tetap Terjaga
9 menit yang lalu
Ombudsman menyebut telah melayani 142 permohonan informasi sepanjang 2026 melalui PPID.
Terbit · 1 min read

Anggota Ombudsman RI, Partono, menyatakan keterbukaan informasi publik penting untuk mendorong pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Partono menjelaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI melayani 142 permohonan informasi sepanjang 2026. Rata-rata waktu penyelesaian layanan tersebut di bawah 10 hari kerja.
Dalam pemaparannya, Partono menjelaskan Ombudsman mengembangkan Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat berbasis digital. Menurut laporan yang sama, dashboard itu menyediakan akses data visual dan interaktif.
Data yang tersedia mencakup tren laporan masyarakat, konsultasi, dan Opini Ombudsman RI. Dashboard tersebut juga memiliki fitur penelusuran laporan secara waktu nyata menggunakan nomor agenda.
Partono mengatakan fitur itu dirancang untuk membantu masyarakat, akademisi, media, dan instansi pemerintah mengakses data pengawasan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.
Pemaparan strategi dan digitalisasi sistem pengawasan itu disampaikan sebagai bagian dari komitmen Ombudsman terhadap keterbukaan informasi publik. Partono mengikuti sesi uji publik bersama Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.
Tiga panelis menguji sesi tersebut, yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Arman Fauzi, Ketua KIP periode 2016–2017 John Freshly, dan Peneliti Institut Riset Indonesia Dian Permata.
Monitoring dan Evaluasi KIP merupakan kegiatan tahunan untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahun ini, KIP menilai 385 badan publik dari tujuh kategori: kementerian, lembaga negara dan pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, serta partai politik. Jumlah masing-masing kategori berturut-turut 48, 46, 35, 38, 61, 149, dan 8 badan publik.