
Turnamen SVA Senayan Diikuti 64 Pemain Padel
14 menit yang lalu
Ombudsman RI menilai kepercayaan publik kepada negara bergantung pada pelayanan publik yang nyata dan terbuka.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional. Pernyataan itu disampaikan Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Maneger mengatakan kepercayaan tersebut tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah. Menurut dia, kepercayaan itu juga harus diwujudkan melalui kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Salah satunya melalui pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berintegritas," kata Maneger.
Ia menekankan bahwa keterbukaan merupakan kunci utama untuk mengembalikan dan menguatkan kepercayaan publik terhadap negara, khususnya dalam pelayanan publik. Menurut dia, perbaikan pelayanan publik tidak cukup hanya membicarakan peningkatan prosedur, tetapi juga butuh penguatan tata kelola, penumbuhan integritas, dan efektivitas pengawasan.
"Saya kira kejujuran itu penting. Karena itu, sebuah negara yang mempunyai peradaban pelayanan publik itu biasanya memang mulai dari keterbukaan," ujarnya.
Maneger juga menyebut pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di tengah kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar pelayanan publik semakin responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
Menurut laporan yang sama, Ombudsman RI menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar komitmen. Karena itu, diperlukan agenda aksi dari respons kasus menuju pencegahan sistemik.
Langkah yang diperlukan antara lain menetapkan standar respons pengaduan, memastikan setiap kasus memiliki penanggung jawab yang jelas, dan menuntaskan tindakan korektif yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu dibangun dasbor risiko pelayanan serta diberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan.
Melalui langkah tersebut, Maneger berharap pengawasan tidak berhenti pada penyelesaian laporan. Ia ingin pengawasan juga mendorong perbaikan sistem agar permasalahan serupa tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap negara atau pemerintah, khususnya di bidang pelayanan publik, dapat meningkat.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.