
Pemerintah Perluas Skema Penempatan DHE SDA
24 menit yang lalu
Peta okupasi digital mencakup enam bidang dan menjadi acuan pengembangan kompetensi ASN.
Terbit · 1 min read

Pemerintah menyusun Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital untuk memetakan kemampuan digital aparatur sipil negara secara nasional. Kepala BPSDM Komdigi Boni Pudjianto menyebut peta itu sebagai pedoman pengembangan talenta ASN yang lebih terarah.
Peta tersebut diluncurkan dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Acuannya ditujukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Kepala BPSDM Komdigi menetapkan PON ASN Digital melalui Keputusan Nomor 48 Tahun 2026. Dokumen itu memuat enam bidang kompetensi untuk menyelaraskan kemampuan aparatur dengan peran dan tanggung jawabnya.
Bidang-bidang tersebut mencakup pengelolaan teknologi digital, penciptaan produk dan layanan digital, perlindungan informasi dan keamanan siber, serta penyediaan infrastruktur digital. Dua bidang lainnya berfokus pada data dan kecerdasan artifisial serta komunikasi publik melalui media digital.
Boni mengatakan peta itu dapat menghubungkan kompetensi dengan peran kerja dan pengembangan karier ASN. “Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN,” ujarnya.
Hasil pemetaan diharapkan menjadi rujukan untuk merancang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan pengembangan karier. Penyusunannya menggunakan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, serta peta okupasi nasional untuk bidang digital dan keamanan siber.
Kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur penerapan sistem merit dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penguatan kemampuan digital aparatur juga mendukung Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045.
BPSDM Komdigi menjalankan Digital Leadership Academy sejak 2021 untuk memperkuat kepemimpinan dan transformasi digital di pemerintahan. Pada 2026, pelatihan itu diikuti Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan LPP TVRI, termasuk melalui program DLA Executive; total pesertanya mencapai 205 orang.