
Acara Seusai Konser Ye Pertemukan Penggemar
16 menit yang lalu
Penangguhan ketua MK memicu demonstrasi pendukung oposisi dan perselisihan mengenai supremasi hukum.
Terbit · 1 min read

Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Polandia setelah penangguhan jabatan ketuanya memicu perseteruan politik. Menurut laporan CNNIndonesia.com, pendukung partai oposisi sayap kanan Law and Justice (PiS) menggelar demonstrasi pada Jumat (30/10/2026).
Puluhan polisi berjaga di pintu masuk gedung pengadilan. Para demonstran memprotes pencopotan Bogdan Swieczkowski dari jabatan ketua MK.
Akun resmi MK Polandia di X menyebut peristiwa itu sebagai kudeta. Sejumlah demonstran juga meneriakkan “Tusk Pengkhianat” untuk mengecam pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.
Beberapa demonstran berusaha menerobos barikade. Polisi mengatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan.
Salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski, mengatakan, “Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami,” menurut laporan AFP yang dikutip CNNIndonesia.com.
Pemerintahan Tusk dalam beberapa pekan terakhir berupaya mencopot hakim-hakim MK yang ditunjuk oleh PiS. Partai tersebut berkuasa di Polandia pada periode 2015 hingga 2023.
Perseteruan itu juga berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang hukum Polandia dan Uni Eropa. MK Polandia kerap memutuskan bahwa peraturan nasional lebih diutamakan daripada hukum Uni Eropa, sementara Uni Eropa menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang saat itu berkuasa.
Hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang mengumumkan penangguhan jabatan Swieczkowski, mengatakan langkah itu diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum. MK menentang keputusan tersebut dan menyatakan Swieczkowski masih menjabat; lembaga itu juga menilai Korwin-Piotrowska belum dapat menjadi ketua sementara karena belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek mengatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski. Tusk membenarkan langkah tersebut dan menyatakan pemerintah berkewajiban memulihkan supremasi hukum setelah, menurutnya, terjadi pelanggaran hukum selama pemerintahan PiS.