
Tito Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos
18 menit yang lalu
Ribka Haluk mendorong aspirasi daerah ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah untuk menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut laporan ANTARA, kolaborasi diperlukan agar aspirasi yang dihimpun DPD dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program sesuai kebutuhan daerah.
Ribka menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Keterangan tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Dalam keterangannya, Ribka mengatakan, “Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” menurut laporan ANTARA.
Ia menilai peran DPD dalam mendorong lahirnya regulasi perlu disertai pengawalan pelaksanaan aturan di daerah. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah regulasi berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ribka juga menyoroti perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Ia mengatakan, “Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” menurut laporan yang sama.
Menurut Ribka, Kementerian Dalam Negeri memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mengenali wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Ia mendorong pemerintah memberi perhatian dan intervensi kepada daerah dengan kapasitas fiskal lemah, terutama melalui program yang berpihak kepada masyarakat.
Ribka menambahkan, koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antarkementerian dan lembaga dibutuhkan untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah. Sinergi itu, menurut laporan yang sama, diperlukan agar dukungan pemerintah lebih terarah dan pemerataan pembangunan menguat.