
Laba Bank Mandiri Tumbuh 19,6% hingga Oktober
15 menit yang lalu
Indonesia mendorong kerja sama internasional, ekonomi biru, dan penerapan hukum laut untuk menjaga keberlanjutan laut.
Terbit · 1 min read

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan tata kelola laut global melalui kerja sama internasional dan pengembangan ekonomi biru. Menurut laporan CNBC Indonesia, ia menyampaikan hal itu dalam simposium kerja sama maritim dan tata kelola laut di Sanya, Hainan, Tiongkok.
Forum tersebut berlangsung pada 6-8 November 2026. Trenggono menyampaikan pidato kunci di hadapan hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah, termasuk menteri, pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, dan pakar maritim.
Simposium itu membahas tata kelola laut global, pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, ekonomi biru, serta perjanjian keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Dalam pidatonya, Trenggono menyebut laut sebagai ruang untuk kerja sama, dialog, dan kemakmuran bersama.
Trenggono memaparkan lima kebijakan utama Indonesia dalam agenda ekonomi biru. Kebijakan itu mencakup perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pelibatan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di laut.
Indonesia juga menyoroti Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian kawasan pesisir.
Dalam forum itu, Trenggono menegaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tetap menjadi landasan utama tata kelola laut internasional. Indonesia turut mendorong kerja sama regional dan global untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta memperkuat konservasi dan penelitian kelautan.
Mengenai perjanjian keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional, Trenggono menyatakan dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan. Laporan CNBC Indonesia menyebut Indonesia meratifikasi perjanjian itu dan mendepositkan instrumen ratifikasi pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB di Nice, Prancis.
Trenggono mengajak negara-negara memperkuat kerja sama, menghormati hukum internasional, dan mengutamakan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Pelaksanaan perjanjian tersebut dinilai penting untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan di luar yurisdiksi nasional.