
Mario Aji Posisi Ke-12 di Kualifikasi Moto2 Australia
13 menit yang lalu
Malaysia melarang ASN memakai Waze dan mengimbau warga beralih ke aplikasi lokal karena kekhawatiran keamanan data.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan CNBC Indonesia, Malaysia melarang aparatur sipil negara (ASN/PNS) menggunakan aplikasi navigasi Waze di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pengawasan asing dan keamanan data sensitif pemerintah oleh Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengimbau seluruh masyarakat menghentikan penggunaan aplikasi itu dan beralih ke layanan navigasi lokal. Pemerintah menilai perlindungan informasi pemerintah dan data pribadi warga perlu diperkuat demi keamanan nasional dan kedaulatan digital.
Kantor Perdana Menteri Malaysia, sebagaimana dikutip The Straits Times pada Sabtu (24/10/2026), menyatakan bahwa informasi sensitif pemerintah dan data pribadi warga negara harus dilindungi dari eksploitasi oleh rezim Israel yang dapat merusak keamanan nasional dan kedaulatan.
Anwar menyoroti pengelolaan data Waze Mobile, perusahaan yang didirikan di Israel dan beroperasi di bawah hukum negara tersebut. Pemerintah Malaysia mendorong masyarakat beralih ke aplikasi buatan lokal seperti TuJu, yang diklaim menawarkan perlindungan data dan privasi.
Menurut laporan yang sama, Waze didirikan di Israel pada 2008 sebelum diakuisisi Google pada 2013. Meski kini bagian dari Google, aplikasi itu masih dioperasikan Waze Mobile yang berbasis di Tel Aviv, sesuai kebijakan privasinya.
Larangan tersebut muncul beberapa hari setelah peneliti Citizen Lab di University of Toronto dan perusahaan keamanan siber Confiant mengungkap dugaan penyalahgunaan iklan daring oleh perusahaan periklanan Israel, Discover-Tech, untuk melacak pengguna internet dan memfasilitasi serangan perangkat lunak pengintai. Iklan perusahaan itu dilaporkan muncul di lebih dari 120.000 situs web dan 75.000 aplikasi seluler.
Para peneliti mengaitkan operasi itu dengan Candiru, pengembang perangkat lunak pengintai asal Israel, yang disebut dipakai menargetkan 45 perangkat milik jaringan penyiaran Al Jazeera pada 2024 hingga 2025. Reuters melaporkan iklan tersebut menjangkau jaringan sensitif yang terkait dengan NATO, Pentagon, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi belum ada bukti bahwa seluruh jaringan itu berhasil diretas.
Pakar keamanan dari Chasseur Group, Munira Mustaffa, mengatakan pengungkapan terbaru itu meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi spionase dan menilai situasi Israel menimbulkan kekhawatiran serius. Ia mencontohkan sejumlah negara Eropa yang berupaya mengurangi ketergantungan pada Microsoft setelah muncul laporan bahwa Unit 8200, unit intelijen sinyal dan perang siber militer Israel, memakai peladen komputasi awan Microsoft di Belanda dan Irlandia untuk menyimpan data warga Palestina yang menjadi target pengawasan.
Pada Januari 2026, Prancis mengumumkan rencana menghentikan bertahap hingga 2027 penggunaan layanan konferensi video asal Amerika Serikat, seperti Zoom dan Microsoft Teams, di instansi pemerintah. Jerman dan India juga telah memperkenalkan aplikasi pesan instan buatan sendiri bagi pegawai pemerintah dengan alasan keamanan dan perlindungan data.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.