
Sudin SDA Jakpus Bangun Tangki Septik di Cempaka Baru
11 menit yang lalu
Gas yang sebelumnya dipasok ke Singapura dialihkan untuk kebutuhan energi di Batam, Bintan, dan Sumatra.
Terbit · 2 min read

Pemerintah mengalihkan dan mengurangi pasokan gas bumi yang diekspor ke Singapura sebesar total 31 juta standar kaki kubik per hari. Menurut laporan CNN Indonesia, kebijakan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama kelistrikan.
Penyesuaian pasokan dilakukan pada Sabtu (24/10/2026). Gas dialihkan untuk kebutuhan di Batam, Bintan, dan Sumatra melalui pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam dan pipa Transgasindo (TGI).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan pengalihan dilakukan dengan dua skema, yakni menyalurkan gas dari Natuna ke Batam dan mengurangi pasokan dari Sumatra yang selama ini diekspor ke Singapura.
Melalui skema pertama, gas dari Natuna disalurkan ke PLN Batam melalui pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebanyak 15 juta standar kaki kubik per hari. “Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, seperti dikutip dalam laporan tersebut.
Skema kedua mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebanyak 16 juta standar kaki kubik per hari melalui pipa Transgasindo. Menurut laporan yang sama, gas itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.
Djoko menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan pasokan setiap hari.
Djoko juga menyatakan penyesuaian hanya berlaku untuk Singapura karena jalur pipa yang dimaksud menghubungkan Indonesia dengan negara tersebut. “Enggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” katanya saat ditemui di Jakarta pada Jumat (23/10/2026) malam.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pada Rabu (21/10/2026) bahwa pemerintah mempertimbangkan menghentikan atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Ia mengaitkan rencana itu dengan dinamika geopolitik global dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan energi, serta mengatakan kebutuhan dalam negeri perlu diutamakan.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.