
Listyo Sigit Cek Gerai Obat di KDKMP Cakung
9 menit yang lalu
Kedaulatan digital dinilai perlu mengurangi ketergantungan strategis tanpa menutup kerja sama dengan negara lain.
Terbit · 2 min read

Sejumlah pemangku kepentingan industri teknologi menilai kedaulatan digital Indonesia tidak harus berarti mengembangkan seluruh teknologi secara mandiri. Menurut laporan CNN Indonesia, kerja sama internasional tetap diperlukan selama Indonesia mengurangi ketergantungan strategis dan memiliki kendali atas teknologi yang digunakan.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi “Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?” di Jakarta pada Jumat (30/10/2026). Wantiknas, Forum Dialog Nusantara (FDN), dan Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (Mikti) di antaranya hadir dalam acara tersebut; materi tidak merinci peran masing-masing pihak.
Direktur Utama PT Telkom Indonesia Nanang Hendarno mengatakan internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari dan teknologi digital berkembang cepat. Ia menilai kecerdasan buatan berpotensi menjadi gelombang industri berikutnya, dengan kebutuhan yang menyerupai listrik dan konektivitas.
Nanang mengibaratkan kecerdasan buatan sebagai kereta yang membutuhkan rel. Menurut laporan yang sama, ia menyebut jaringan, pusat data berskala besar, infrastruktur tepercaya, dan teknologi terkait sebagai bagian penting untuk menguasai teknologi digital.
Nanang juga menekankan perlunya arah kebijakan, regulasi, kesiapan industri, serta keberanian pasar untuk menggunakan produk dalam negeri. Ia menilai pengembangan talenta serta investasi riset dan inovasi membutuhkan kerja sama banyak pihak.
Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie mengatakan kedaulatan tidak berarti suatu negara harus mengembangkan semua teknologi sendiri. Ia mencontohkan bahwa teknologi ASML hanya dimiliki Belanda, sementara ASML tidak memiliki teknologi seperti yang dikembangkan ZEISS dari Jerman.
Ilham mengatakan negara perlu dapat menentukan pilihannya sendiri dan mengurangi ketergantungan strategis yang kritis, sembari tetap terhubung dengan negara lain. Ia membandingkannya dengan pangan: Indonesia yang surplus beras tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan lain.
Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby mengatakan pertimbangan keamanan dan kedaulatan dimulai dari pemilihan produk serta pemasok teknologi. Menurut laporan yang sama, ia menyebut risiko jaringan dan keamanan umumnya disebabkan produk itu sendiri; pencegahan dapat dilakukan dengan memisahkan data terbuka dan sensitif. Nora juga mendorong diversifikasi pemasok yang dapat dipercaya, kepatuhan pada standar keamanan, serta peningkatan keahlian dengan memanfaatkan pengalaman negara lain tanpa harus membangun semuanya dari awal.