
Percasi Rencanakan Liga Catur Nasional Mulai 2027
14 menit yang lalu
Pemprov Kaltara mendorong layanan MBG sesuai kondisi geografis, dengan penerima manfaat mencapai 67,69 persen sasaran.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya mengoptimalkan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong pola layanan yang sesuai kondisi geografis daerah, terutama di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyampaikan hal itu di Tanjung Selor, Senin (26/10/2026). "Pemprov Kaltara terus berupaya mengoptimalkan pelayanan Program MBG, khususnya di wilayah terpencil," ujarnya.
Penyesuaian pola layanan itu dibahas Gubernur bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kaltara Harjito B beserta jajaran perangkat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyoroti tantangan distribusi makanan di daerah dengan akses terbatas, seperti wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
"Jarak tempuh yang jauh membuat pengiriman makanan dari satu dapur ke sekolah berisiko mengurangi kualitas dan kesegaran makanan saat tiba di lokasi," tuturnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Zainal mendorong optimalisasi fasilitas pelayanan skala lokal, kerja sama dengan kantin sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan dari petani dan peternak setempat. Pola ini diharapkan menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok program.
Menurut laporan yang sama, Pemprov Kaltara bersama instansi terkait berkomitmen membantu mencari solusi atas kendala penyediaan pakan ternak yang dihadapi kelompok peternak lokal. Dukungan itu diharapkan membantu menjaga ketersediaan bahan pangan bagi kebutuhan Program MBG.
Selain penyesuaian distribusi, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Setiap unit maksimal melayani 3.000 penerima manfaat untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah penumpukan," ujarnya. Bila unit definitif belum beroperasi di suatu kecamatan, katanya, layanan sementara dapat dibuka sebelum dialihkan sesuai penataan yang ditetapkan.
Harjito B melaporkan bahwa realisasi penerima manfaat MBG di Kaltara telah mencapai sekitar 67,69 persen atau 139.536 orang dari total sasaran 206.153 orang. "Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah formal, dan pondok pesantren, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita," katanya.
Melalui audiensi tersebut, koordinasi antara Badan Gizi Nasional, KPPG, Pemprov Kaltara, serta pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin kuat. Sinergi itu dinilai diperlukan untuk mengatasi tantangan distribusi, menjaga ketersediaan bahan pangan, dan menata kelembagaan SPPG agar program berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.