
Victoria Care Angkat Rahayu Saraswati sebagai Wakil Komisaris Utama
13 menit yang lalu
Kodam XIII/Merdeka mendorong koordinasi lintas sektor agar hak veteran terpenuhi melalui layanan yang lebih tepat.
Terbit · 1 min read

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan mendorong pemenuhan hak-hak veteran sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa mereka. Menurut laporan ANTARA Manado, dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor.
Rapat tersebut berlangsung di Manado dan jajaran Kodam XIII/Merdeka menghadiri kegiatan itu. Rapat membahas pemenuhan hak-hak tertentu bagi kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.
Melalui Pamen Ahli Bidang Sosial dan Budaya Kodam XIII/Merdeka Kolonel Caj Gusnandar, Anggit mengatakan pemenuhan hak veteran bukan sekadar persoalan administrasi. “Pemenuhan hak-hak veteran tidak sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi merupakan wujud penghormatan dan penghargaan negara atas jasa mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan NKRI,” kata Gusnandar menyampaikan pernyataan Pangdam.
Menurut laporan yang sama, Anggit menekankan perlunya sinergi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan. Koordinasi dinilai perlu untuk mengatasi ego sektoral, mencegah tumpang tindih program, dan mengurangi hambatan birokrasi dalam pelayanan.
Validitas data dan kejelasan status veteran juga disebut sebagai hal penting. Anggit menyatakan pendataan dan verifikasi yang akurat serta berkala diharapkan memastikan veteran yang memenuhi persyaratan memperoleh haknya secara tepat.
Ia juga menyebut perlunya saluran pengaduan yang mudah diakses dan pendampingan bagi veteran yang menghadapi kendala administrasi. Kesepakatan rapat, menurutnya, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Anggit mengatakan keberhasilan koordinasi tidak cukup dinilai dari terselenggaranya pertemuan, tetapi juga dari penyelesaian kendala serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan veteran. Ia menyatakan Kodam XIII/Merdeka siap mendukung koordinasi sesuai tugas dan kewenangan yang berlaku.
Rapat koordinasi itu disebut sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor agar pemenuhan hak veteran berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai peraturan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan veteran.