
Janice Tjen Lolos ke Final Chennai Open 2026
16 menit yang lalu
Kementan menyatakan pengawasan usaha integrator diperkuat, sementara peternak meminta ruang pasar tetap terjaga.
Terbit · 1 min read

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pengawasan terhadap pelaku usaha integrator diperketat untuk menjaga tata kelola perunggasan dan melindungi peternak rakyat. Menurut laporan ANTARA, kebijakan itu mencakup pengawasan kegiatan budidaya dan peredaran telur.
Amran menyampaikan hal tersebut dalam keterangan di Jakarta pada Sabtu (7/11/2026). Pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Pemerintah menyalurkan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lewat Perum Bulog untuk membantu menekan biaya produksi. Amran mengatakan pemerintah ingin memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, mengatakan jagung SPHP membantu peternak menghadapi harga bahan baku pakan. Menurut laporan yang sama, harga jagung di luar program berada pada Rp7.800–Rp7.900 per kilogram, sedangkan jagung dari Bulog dijual Rp5.000 per kilogram.
Namun, Yesi mengatakan harga telur di tingkat peternak sedang tertekan sehingga harga jagung SPHP belum menutup kerugian mereka. Ia menyebut bantuan itu setidaknya membantu peternak melanjutkan usaha.
Yesi mengatakan aspirasi peternak disampaikan kepada Amran dalam pertemuan di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Menurut Yesi, Amran meminta persoalan itu dibahas bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu tindak lanjutnya disampaikan melalui surat kepada pihak integrator.
Yesi berharap produksi telur peternak mandiri tetap memiliki akses ke pasar rakyat dan kegiatan usaha integrator mengikuti aturan. Ia juga meminta pengawasan di lapangan untuk memastikan ketentuan yang disampaikan kepada pelaku usaha dijalankan.
Amran mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi petani dan peternak melalui koordinasi dengan jajaran terkait. Pemerintah juga mendorong kepastian pasar bagi petani serta akses bahan baku pakan dan ruang pemasaran bagi peternak rakyat.