
Mahasiswa UGM Rintis Peternakan Bejo Farm
9 menit yang lalu
Gerakan Pangan Murah digelar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk memperluas akses pangan terjangkau.
Terbit · 1 min read

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi upaya pemerintah memperluas akses pangan terjangkau dan menjaga konsumsi masyarakat. Menurut laporan ANTARA, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut stabilisasi pangan pokok menjadi fokus pemerintah.
GPM Nasional digelar dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kegiatan itu melibatkan Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah, dan kalangan swasta; laporan ANTARA tidak menyebut tanggal pelaksanaannya.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), Amran mengatakan pemerintah bersama Bapanas terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu. Ia juga menyatakan stok pangan nasional banyak dan aman, insya Allah.
Laporan ANTARA mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan ketahanan pangan dan gizi dunia 2026. Prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4 persen pada rata-rata 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada rata-rata 2023-2025.
Berdasarkan data tersebut, Indonesia mencatat penurunan prevalensi kelaparan terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan selisih 12,1 persen. Myanmar berada di urutan pertama dengan penurunan 20,2 persen, disusul Filipina dengan 13,9 persen.
Hingga minggu ketiga Oktober 2026, Bapanas mencatat GPM telah dilaksanakan 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pada 2025, kegiatan itu menjangkau 385 kabupaten/kota.
Bapanas menyatakan perluasan pasar murah diharapkan membantu pengendalian inflasi pangan. ANTARA melaporkan inflasi pangan tahunan pada September 2026 sebesar 5,03 persen, sedangkan pada September 2025 tercatat 6,44 persen; pada Januari 2026, angkanya melandai menjadi 1,14 persen.
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengatakan GPM digelar untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan akan terus dioptimalkan. Saat meninjau kegiatan di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi dampaknya terhadap daya beli serta menyebut penyerahan kendaraan laboratorium dan kendaraan SPHP untuk membantu intervensi di titik dengan harga pangan tidak stabil.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.