
BPK Kawal Akuntabilitas PBB hingga 2032
7 menit yang lalu
Ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy akan melalui DSI mulai 1 Januari 2027.
Terbit · 1 min read

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat nilai ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta ferro alloy dan produk turunannya mencapai sekitar US$80 miliar atau Rp1.452 triliun per tahun. Menurut laporan CNBC Indonesia, nilai itu setara sekitar 30 persen dari total ekspor Indonesia.
Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan angka tersebut dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di JIExpo, Selasa (3/11/2026). Nilai rupiah itu dihitung dengan asumsi kurs Rp18.154 per dolar AS.
Pemerintah berencana memberlakukan ekspor tiga kelompok komoditas tersebut melalui satu pintu, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), mulai 1 Januari 2027. Seto mengatakan prioritas kebijakan itu adalah memastikan devisa hasil ekspor kembali sepenuhnya ke dalam negeri.
Menurut laporan yang sama, Seto menilai sistem tersebut juga ditujukan untuk mencegah praktik pengurangan nilai faktur ekspor atau pemindahan harga secara ilegal. Ia menyebut penerimaan dari tiga komoditas itu berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah juga mendorong agar komoditas dikirim langsung ke negara pembeli, bukan melalui negara transit. Seto menilai pengiriman langsung dapat memberi manfaat ekonomi lebih besar dan menghasilkan harga jual yang lebih baik bagi Indonesia.
Sehari sebelumnya, Senin (2/11/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan serupa dalam acara Convex 2026. Menurut laporan CNBC Indonesia, ia meminta agar pengiriman sumber daya alam, termasuk batu bara, langsung menuju negara tujuan.
Bahlil juga menyebut ekspor gas alam cair yang selama ini dikirim ke Jepang dan Korea. Ia mengatakan telah memerintahkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar pengiriman dilakukan langsung, tanpa melalui negara lain.
Bahlil beralasan negara transit dapat memperoleh pajak dan manfaat dalam neraca perdagangan dari pengiriman tersebut. Dalam pernyataannya, ia tidak menyebut nama negara yang dimaksud.