
Netanyahu Undang Modi ke Perayaan Hari Jadi Israel
12 menit yang lalu
Rangkuman isu ekonomi sepekan: evaluasi kontrak ekspor energi, target nilai tukar nelayan, dan KUR Rp257,84 triliun.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, sejumlah isu ekonomi menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Isu itu mulai dari rencana evaluasi kontrak ekspor energi hingga realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 103 menjadi 120 pada 2027. Target itu akan dicapai lewat pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk memperkuat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikannya saat menghadiri Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10/2026). “Nelayan kita nilai tukarnya 103. Kalau nelayan kita miskin, nelayan kita lemah. Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat,” katanya.
Di sektor investasi, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan Danantara Indonesia berencana menambah kepemilikan saham pada perusahaan BUMN yang tercatat di bursa. Menurut dia, langkah itu diutamakan pada saham-saham yang dinilai memiliki fundamental baik, dengan memanfaatkan peluang di tengah dinamika pasar modal Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap disalurkan melalui sistem perbankan, bukan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pemerintah mencatat penyaluran KUR mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, setara 87 persen dari plafon tahun ini. Menurut laporan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyaluran itu telah menjangkau 4 juta debitur, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).