
Pertamina Kumpulkan Minyak Jelantah lewat Koperasi
13 menit yang lalu
Hashim meminta anggota Kadin menghentikan manipulasi saham dan memperingatkan dampak penurunan status pasar modal Indonesia.
Terbit · 1 min read

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo meminta pengusaha anggota Kadin menghentikan praktik manipulasi saham. Menurut laporan CNN Indonesia, ia menyampaikan permintaan itu karena pemerintah, menurutnya, berkehendak menindak tegas praktik tersebut.
Hashim berbicara dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026).
"Saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan karena pemerintah sudah berkehendak untuk menindak tegas," ujar Hashim.
Ia menyoroti saham yang dimanipulasi biasanya memiliki jumlah saham beredar terbatas dan rasio harga terhadap laba yang dinilai tidak masuk akal. Praktik tersebut juga menjadi perhatian penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
MSCI mengusulkan penurunan status Indeks MSCI Indonesia dari negara berkembang menjadi pasar mandiri. Hashim mengatakan ia diminta Presiden Prabowo Subianto, kakak kandungnya, untuk membantu memitigasi persoalan itu.
Hashim memperingatkan bahwa jika penurunan status tersebut terjadi, pasar modal domestik dapat kehilangan investor asing. Menurutnya, keluarnya aliran modal asing akan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ia memperkirakan rupiah dapat melemah hingga Rp21.000-Rp22.000 per dolar AS jika skenario itu terjadi. "Kalau itu terjadi, rupiah bisa Rp21 ribu-Rp22 ribu (per dolar AS). Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia," ujar Hashim.
Hashim juga mengatakan 32,7 juta warga Indonesia memiliki rekening efek dan merasa tidak puas akibat nilai saham mereka menyusut. Ia mengatakan dirinya juga memiliki saham di perusahaan publik dan meminta pemerintah memperhatikan persoalan tersebut.