
Israel Lanjutkan Operasi Militer di Hebron
11 menit yang lalu
IESR memperkirakan subsidi energi dapat melonjak dan menyebut percepatan transisi energi perlu dilakukan.
Terbit · 2 min read

Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan subsidi dan kompensasi energi pemerintah pada 2026 dapat mencapai Rp600 triliun hingga Rp700 triliun jika harga minyak dan nilai tukar rupiah berada pada level tertentu. Menurut laporan CNN Indonesia, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyampaikan proyeksi itu dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Deon menyebut nilai tersebut berpotensi tercapai apabila rata-rata harga minyak mentah bertahan di atas US$100 per barel dan rupiah berada di level Rp16 ribu per dolar AS hingga akhir tahun. Ia memperkirakan subsidi dan kompensasi energi dapat melampaui Rp500 triliun pada 2026 jika gejolak harga energi berlanjut.
Kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik, termasuk konflik Amerika Serikat-Iran, dapat menambah tekanan terhadap anggaran negara. Menurut laporan yang sama, pemerintah tetap menanggung biaya untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) melalui subsidi dan kompensasi yang dibebankan pada APBN.
Deon mengatakan kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah sama-sama dapat meningkatkan biaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga energi. Proyeksi Rp600 triliun hingga Rp700 triliun itu, menurutnya, berarti kenaikan sekitar Rp250 triliun hingga Rp300 triliun dari alokasi yang tersedia, atau hampir dua kali lipat.
Ia menilai pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan tambahan, sementara pengelolaan defisit APBN dibatasi ketentuan undang-undang. Proyeksi harga minyak untuk 2027, katanya, masih sulit dipastikan karena bergantung pada konflik AS-Iran yang mengganggu pasokan energi global dan kemungkinan gejolak geopolitik lainnya.
Tekanan anggaran juga berkaitan dengan perusahaan energi pelat merah, terutama PT PLN (Persero). Deon memaparkan subsidi dan kompensasi pemerintah menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan PLN pada 2024, sedangkan margin laba bersih perusahaan sekitar 3 persen.
Porsi subsidi dan kompensasi diperkirakan kembali meningkat pada 2025 dan 2026, tetapi besarannya baru dapat diketahui setelah laporan APBN tahun berikutnya tersedia. Deon juga menyebut pengalaman konflik Rusia-Ukraina pada 2022 sebagai contoh bahwa ketegangan di luar Indonesia dapat berdampak pada perekonomian domestik.
Deon menyebut percepatan transisi energi sebagai salah satu cara mengurangi dampak gejolak harga energi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia menguraikan tiga pekerjaan rumah bagi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia: membenahi tata kelola industri dan energi, memperjelas kepemimpinan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), serta mengevaluasi kebijakan yang mendukung energi fosil.
IESR mengusulkan pembentukan unit khusus yang melibatkan perwakilan pemerintah dan PLN untuk mengawal proyek PLTS 100 GWp sekaligus mendorong perbaikan regulasi secara paralel. Deon mengatakan pelaksanaan program itu masih menghadapi kendala meski regulasi presidennya telah berjalan sekitar satu setengah tahun.