
KONI dan Kemenpora Bahas Persiapan PON
13 menit yang lalu
Indef menilai tambahan kredit perlu disertai akses pasar dan skema pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha.
Terbit · 2 min read

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai rencana penambahan kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 perlu disertai perluasan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut laporan ANTARA, ia menyebut target pemerintah itu positif untuk memperluas akses pembiayaan, tetapi ambisius di tengah pertumbuhan UMKM yang masih terbatas.
Rizal menyampaikan penilaian tersebut saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Data Bank Indonesia pada September 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 2,7 persen secara tahunan, sedangkan kredit modal kerja UMKM terkontraksi 2,6 persen.
“Kondisi ini menuntut pembenahan akses dan pemetaan kebutuhan pembiayaan UMKM,” kata Rizal, yang juga menjabat Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
Menurut Rizal, tambahan kredit berpotensi meningkatkan produktivitas melalui pembaruan teknologi, efisiensi produksi, dan pemenuhan pesanan. Namun, dampaknya terhadap skala usaha bergantung pada akses pasar.
“Jika penjualan belum berkembang, tambahan pinjaman berisiko menekan arus kas. Pembiayaan perlu terhubung dengan pembeli dan rantai pasok yang jelas,” ujarnya.
Rizal menilai perbankan perlu memperkuat penilaian kredit berbasis arus kas, menyederhanakan persyaratan, serta menyesuaikan biaya dan angsuran dengan siklus usaha. Penjaminan dan pendampingan, menurutnya, juga perlu menjangkau debitur baru serta usaha mikro dan kecil.
Ia mengatakan keberhasilan program pembiayaan tidak cukup diukur dari nilai kredit yang disalurkan. Ukurannya juga mencakup peningkatan produktivitas, laba usaha, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas kredit yang tetap terjaga.
Prabowo menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif hingga Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027. Kredit itu diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, masyarakat pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026) bahwa tambahan kredit bertujuan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya beli. Pemerintah akan mengkaji kebutuhan pembiayaan setiap sektor untuk menentukan skema penyaluran; selain Kredit Usaha Rakyat, skema pembiayaan lain juga dipertimbangkan.