
ANTARA Uraikan Penyebab Sulit Fokus saat Shalat
15 menit yang lalu
Kebijakan berlaku sejak September 2026 bagi grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak minimum global sebesar 15 persen sejak September 2026 bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp15,17 triliun per tahun. Menurut laporan CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut kebijakan itu sebagai upaya Indonesia mengambil hak pemajakan atas perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut.
Bimo menyampaikan hal itu dalam pertemuan media Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan penerapan pajak minimum tersebut merupakan komitmen Indonesia.
Menurut Bimo, kebijakan itu bertujuan memastikan perusahaan multinasional memberikan kontribusi pajak yang adil atas aktivitas ekonomi mereka di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut selama ini dapat memanfaatkan perbedaan aturan pajak antarnegara untuk menekan kewajiban pajak.
Pemerintah berupaya mencegah praktik tersebut sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak demi menarik investasi.
Berdasarkan data laporan per negara (CbCR) tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi perusahaan yang masuk cakupan kebijakan tersebut. Untuk wajib pajak dalam negeri, tercatat 37 perusahaan induk dan 1.721 perusahaan anak.
Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri tercatat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak. Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk atau anak perusahaan berkedudukan di Indonesia.
Bimo mengatakan perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia perlu memberikan kontribusi yang sepadan bagi pembangunan. Penerimaan pajak perusahaan besar diperlukan untuk mendukung pembiayaan fasilitas publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan standar minimum 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak leluasa menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif antarnegara. Kebijakan ini, menurut laporan yang sama, merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan sistem perpajakan nasional.