
KSrelief dan BAZNAS Resmikan Tahap Pertama Bantuan Gempa Flores
9 menit yang lalu
Kolaborasi berpotensi mencakup baterai, jaringan listrik, dan teknologi energi bersih, tetapi proyek perlu disiapkan agar layak dibiayai.
Terbit · 2 min read

Korea Selatan ingin memperkuat kerja sama energi bersih dengan Indonesia untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri dalam negeri. Menurut laporan CNBC Indonesia, Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp), yang membutuhkan investasi tidak hanya untuk pembangkit, tetapi juga baterai penyimpanan dan jaringan transmisi.
Laporan tersebut menyebut kapasitas terpasang listrik Indonesia pada 2025 mencapai 107,5 gigawatt (GW), dengan 15,6 GW berasal dari energi terbarukan. Kapasitas tenaga surya tercatat 1,49 GW, sementara potensinya sekitar 3.294 GWp.
Korea Selatan menjalankan program Korean Green Transformation (K-GX), yang merencanakan mobilisasi investasi 1.000 triliun won hingga 2035, termasuk lebih dari 790 triliun won untuk pembiayaan iklim. Program itu mencakup baterai, tenaga surya, hidrogen, reaktor nuklir modular kecil, dan teknologi penangkapan karbon.
Korea Selatan juga menargetkan kapasitas energi terbarukan 220 GW pada 2040. Namun, kesiapan jaringan listrik dan kecepatan pembangunan pembangkit menjadi kendala dalam mencapai target tersebut.
Direktur Program Electricity Solutions for Our Climate, Gahee Han, mengatakan Korea Selatan perlu menambah kapasitas energi terbarukan sekitar 14 GW per tahun untuk mencapai target 100 GW tenaga surya dan angin pada 2030. Menurut laporan yang sama, penambahan kapasitas rata-rata selama ini 3-4 GW per tahun.
“Artinya, kecepatan pembangunan harus ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan kondisi normal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar,” kata Gahee dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia dan Korea Foundation. Laporan CNBC Indonesia yang memuat kutipan tersebut terbit Kamis (5/11/2026). Laporan yang sama menyebut jaringan listrik Korea Selatan mulai terbatas untuk menampung pembangkit energi terbarukan baru, sementara mekanisme pasar belum memberi kompensasi memadai untuk penyimpanan energi.
Meski menghadapi kendala, kemampuan teknologi dan industri Korea Selatan dinilai membuka peluang kerja sama. Nota kesepahaman energi bersih yang ditandatangani kedua negara pada April 2026 mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, hidrogen, energi nuklir, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan baterai; fasilitas manufaktur baterai bersama di Karawang telah beroperasi sejak 2024 dengan kapasitas tahap pertama 10 gigawatt jam.
Peneliti Institute for Essential Services Reform, Deon Arinaldo, menilai kerja sama dapat mencakup baterai penyimpanan listrik, teknologi transmisi, daur ulang baterai, dan hidrogen hijau untuk industri baja. Ia mengatakan Indonesia perlu menyiapkan proyek yang jelas dan layak dibiayai, termasuk perencanaan transparan, kepastian lokasi, serta skema pengadaan yang menarik bagi investor. Deon memperkirakan investasi PLTS skala utilitas untuk program 100 GWp mendekati US$80 miliar, dan dapat melampaui US$100 miliar jika mencakup baterai serta jaringan transmisi.