
Gempa M6,2 Vanuatu Dipicu Zona Subduksi New Hebrides
13 menit yang lalu
Pengadaan gabah dan beras Bulog hingga 8 Oktober 2026 tercatat melampaui target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan peningkatan produksi perlu diikuti kemampuan pemerintah menyerap hasil panen. Menurut dia, pengadaan gabah dan beras oleh Perum Bulog memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus mendukung stabilisasi pasokan.
Pernyataan itu disampaikan Mentan dalam keterangan pers yang diterima di Makassar, Minggu (25/10/2026). Hingga 8 Oktober 2026, Perum Bulog melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Menurut laporan yang sama, capaian itu lebih tinggi dibandingkan pengadaan Bulog pada 2025 sebesar 3.191.969 ton setara beras. Angka tersebut juga melampaui capaian pada 2012 yang tercatat sekitar 3,65 juta ton, berdasarkan angka yang disampaikan pemerintah.
“Pengadaan Bulog yang menembus lebih dari 4 juta ton menunjukkan bahwa hasil panen petani terserap. Ini penting untuk menjaga harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pemerintah," ujarnya.
Namun, lanjut Mentan, pekerjaan belum selesai. Penyerapan harus terus dikawal agar manfaatnya dirasakan petani dan masyarakat.
ANTARA memaparkan bahwa pengadaan Bulog berbeda dari produksi nasional. Pengadaan mencerminkan jumlah gabah dan beras yang diserap perusahaan, sedangkan produksi nasional mencakup seluruh hasil panen, baik yang diserap Bulog maupun yang dipasarkan melalui jalur lain, disimpan, atau dikonsumsi sendiri. Manfaat pengadaan bagi petani dan konsumen juga bergantung pada harga pembelian, biaya distribusi, kualitas beras, serta efektivitas penyaluran.
Pemerintah melaporkan stok Bulog sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026 dan lebih dari 5 juta ton pada April. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut sekitar 4,61 juta ton.
“Cadangan pangan adalah kekuatan negara. Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi. Karena itu, cadangan harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan selalu diperbarui melalui pengadaan dalam negeri,” kata Amran.
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Menurut laporan ANTARA, kebijakan itu perlu dibedakan dari impor untuk kebutuhan khusus yang memiliki jenis, tujuan, volume, waktu, dan dasar kebijakan tersendiri, dan penjelasan terbuka mengenai kebijakan impor tetap diperlukan.