
Bene Dion dan Makna Pahlawan yang Membuka Jalan
10 menit yang lalu
Opini tersebut menilai transisi energi perlu memperkuat industri dan kemampuan ekonomi, bukan hanya menambah kapasitas energi bersih.
Terbit · 1 min read

Opini yang dimuat CNBC Indonesia menilai transisi energi Indonesia perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi dan industri, bukan hanya mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan.
Opini tersebut terbit pada Jumat (6/11/2026). Isinya menyoroti tantangan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi yang meningkat sekaligus menjaga keterjangkauan harga, keandalan pasokan, keberlanjutan fiskal, dan komitmen penurunan emisi.
Menurut opini tersebut, keputusan di sektor energi juga menentukan alokasi sumber daya, pembagian risiko, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Karena itu, transisi energi dinilai bukan semata persoalan teknologi atau ketersediaan pendanaan.
Investasi energi, menurut opini itu, perlu dinilai dari dampaknya terhadap produktivitas, daya saing industri, manufaktur domestik, dan pertumbuhan kawasan. Pembangkit, jaringan transmisi, dan penyimpanan energi memiliki fungsi berbeda yang saling melengkapi dalam sistem energi.
Opini tersebut juga mendorong pengembangan kemampuan rekayasa, manufaktur komponen, teknologi, dan rantai pasok dalam negeri. Proyek energi terbarukan dan jaringan dinilai dapat menjadi sarana memperluas basis industri nasional.
Dalam opini itu, negara, sektor swasta, dan badan usaha milik negara, termasuk PLN, disebut memiliki peran berbeda dalam transisi energi. Negara menetapkan arah dan menyediakan kepastian regulasi, sementara swasta dapat berperan dalam pendanaan, teknologi, pembangunan, dan pengoperasian proyek.
Dukungan fiskal, menurut opini tersebut, sebaiknya diarahkan secara selektif pada infrastruktur dasar, pengembangan teknologi, penguatan jaringan, dan proyek dengan manfaat publik. Proyek yang layak secara komersial perlu didorong memperoleh pembiayaan pasar.
Opini tersebut menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan koordinasi antara kebijakan energi, industri, fiskal, investasi, serta perdagangan. Keberhasilan transisi energi dinilai perlu diukur juga dari kemampuan ekonomi dan industri yang dibangun, bukan hanya jumlah energi bersih yang dihasilkan.