
Biopsi Penting untuk Menentukan Terapi Kanker Payudara
13 menit yang lalu
Regenerasi pertanian, menurut penulis opini, membutuhkan prospek usaha menguntungkan, akses lahan, dan dukungan teknologi.
Terbit · 1 min read

Anggota Dewan Pakar DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai regenerasi petani perlu didukung prospek ekonomi yang memadai agar generasi muda dapat bertahan di sektor pertanian. Dalam tulisan opini yang dimuat ANTARA pada Rabu (28/10/2026), ia mengaitkan peran pemuda dengan masa depan pertanian Indonesia.
Tulisan opini itu terbit bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026). Penulis menyebut semangat para pemuda pada 1928 menemukan relevansinya dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan.
Penulis yang merupakan anggota Dewan Pakar DPN HKTI itu mengutip hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik yang mencatat 6,18 juta petani milenial berusia 19–39 tahun, atau sekitar 21,93 persen dari keseluruhan petani di Indonesia. Ia menyebut regenerasi tenaga kerja sebagai perhatian bagi keberlanjutan produksi pangan.
Menurut anggota Dewan Pakar HKTI tersebut, pekerjaan pertanian kerap dipersepsikan melelahkan, berisiko, dan berpenghasilan tidak menentu. Ketidakpastian harga, ancaman gagal panen akibat perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta sulitnya memperoleh modal disebut sebagai hambatan bagi anak muda.
Ia berpendapat regenerasi tidak cukup mengandalkan ajakan moral agar pemuda kembali ke desa. Pertanian perlu menawarkan prospek jangka panjang, kepastian pasar, harga yang memberi keuntungan wajar, dan akses terhadap lahan serta pembiayaan.
Penulis opini itu juga menyoroti peluang pemanfaatan teknologi, seperti drone pertanian, sensor kelembapan tanah, irigasi otomatis, hidroponik, dan aplikasi pemantauan produksi. Menurutnya, teknologi perlu menjawab kebutuhan petani, termasuk menekan biaya, meningkatkan mutu panen, dan memperluas pasar.
Dalam tulisannya, anggota Dewan Pakar HKTI itu menyebut pemuda dapat terlibat di berbagai bagian rantai nilai, mulai dari produksi hingga pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Ia mendorong kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, dunia usaha, dan organisasi petani, serta menekankan pentingnya pertanian berkelanjutan bagi ketahanan pangan.