
Erick Thohir Bahas Piala Asia 2027 di AFC
13 menit yang lalu
AI dinilai dapat membantu pengelolaan APBN, tetapi penggunaannya perlu menjaga kerahasiaan data dan peran manusia.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengingatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang tiga risiko penggunaan kecerdasan buatan (AI): manipulasi digital, ketergantungan teknologi, dan kebocoran informasi. Menurut laporan CNBC Indonesia yang terbit 29 Oktober 2026, peringatan itu disampaikan dalam seminar AI di Jakarta.
Seminar bertema “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80. Laporan itu tidak menyebutkan tanggal pelaksanaan seminar.
Nurkholisoh menilai AI berpotensi meningkatkan produktivitas pegawai dan mendukung tugas Kemenkeu dalam seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari penerimaan, belanja, hingga pembiayaan.
Pada sisi penerimaan, AI dapat membantu mengidentifikasi potensi sumber pajak dan mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Teknologi itu juga diharapkan memperluas informasi untuk mendukung pengawasan perpajakan.
Untuk belanja, AI dapat digunakan untuk menganalisis manfaat anggaran bagi masyarakat, termasuk program bantuan sosial serta belanja pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga. Nurkholisoh mengatakan teknologi tersebut dapat membantu menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat.
Pada sisi pembiayaan, AI dinilai dapat membantu mengidentifikasi dan memprediksi risiko pembiayaan negara. Pemanfaatannya diharapkan mendukung pengelolaan yang lebih adaptif di tengah dinamika ekonomi global.
Nurkholisoh mengingatkan bahwa teknologi deepfake dapat memanipulasi gambar, video, atau suara sehingga menyerupai kondisi maupun pernyataan asli. Ia juga menyoroti risiko ketergantungan berlebihan pada AI yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan memahami informasi secara mandiri.
Risiko lainnya adalah kebocoran informasi jika pengguna memasukkan data rahasia ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, menurut laporan yang sama, penggunaan AI perlu disertai kehati-hatian dalam memilih aplikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan memeriksa hasilnya; risiko tersebut bukan alasan untuk menolak teknologi, melainkan untuk tetap mempertahankan peran manusia dalam menilai informasi dan mengambil keputusan.