
Makassar Perkuat Distribusi Pangan di KTI
11 menit yang lalu
Kedua lembaga menjajaki nota kesepahaman untuk mengoordinasikan penanganan konflik agraria berbasis HAM.
Terbit · 1 min read

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjajaki pembentukan nota kesepahaman untuk memperkuat koordinasi penyelesaian konflik agraria. Menurut laporan ANTARA, penjajakan itu dibahas dalam pertemuan pimpinan kedua lembaga.
Pertemuan Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof Dedi Prasetyo dan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah beserta jajaran berlangsung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dedi mengatakan kerja sama kelembagaan menjadi langkah awal untuk membangun mekanisme penanganan yang lebih terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Ia menyebut pembentukan nota kesepahaman akan menjadi fokus awal.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menerima paparan dan data Komnas HAM mengenai konflik agraria di Indonesia. Sejumlah persoalan disebut telah berlangsung bertahun-tahun dan membuat masyarakat terdampak kesulitan memperoleh kepastian penyelesaian serta akses keadilan.
Menurut Dedi, penanganan konflik membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, penyelarasan data, dan pemetaan menyeluruh. Setiap kasus, katanya, perlu dikaji berdasarkan fakta lapangan, aspek hukum, riwayat penguasaan tanah, serta kondisi sosial pihak terdampak.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut lembaganya menerima sekitar 2.700 pengaduan konflik agraria dalam tiga tahun terakhir. Pengaduan itu mencakup persoalan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi, serta konflik terkait aset negara.
Anis mengatakan Komnas HAM telah menyusun peta jalan penanganan konflik agraria berbasis HAM selama kurang lebih dua tahun. Dokumen itu memuat masukan tentang reformasi kelembagaan, tata kelola, regulasi, dan strategi pencegahan konflik berulang.
Anis menyebut tindak lanjut pertemuan akan mencakup pembahasan peta jalan dan penjajakan kasus prioritas yang bisa dikoordinasikan bersama. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan BRAN setuju bekerja cepat menangani sejumlah prioritas yang akan diusulkan Komnas HAM.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.