
ITB, Danantara, dan Indofarma Hilirisasi Bahan Alam
11 menit yang lalu
Para eksekutif berjanji kooperatif dalam penyelidikan kabut asap dan menjalani penilaian independen.
Terbit · 1 min read

Delapan eksekutif dari sejumlah perusahaan kelapa sawit Indonesia memenuhi panggilan tiga pejabat Singapura terkait penyelidikan kabut asap. Menurut laporan CNNIndonesia.com, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (28/10/2026).
Pertemuan digelar di The Treasury. Tiga pejabat yang hadir ialah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.
Para eksekutif yang hadir berasal dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Franky Oesman Widjaja juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Setelah pertemuan, para eksekutif berjanji akan bersikap kooperatif penuh dalam penyelidikan yang dilakukan otoritas Singapura. Grace Fu mengatakan pemerintah berencana mengamendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen mendatang.
Grace Fu mengatakan rencana perubahan aturan itu bertujuan memperkuat landasan hukum dan mengategorikan tindakan penolakan atau ketidakkooperatifan perusahaan dalam penyelidikan sebagai tindak pidana.
Shanmugam mengatakan perusahaan yang dinilai harus menjalani pemeriksaan independen atas kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok. Pemeriksaan akan dilakukan panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional Singapura, dengan biaya panel ditanggung perusahaan yang diperiksa.
Shanmugam menyebut penilaian itu dapat membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan. Ia juga mengatakan proses tersebut bukan untuk mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik.
Otoritas Singapura menegaskan pemanggilan tersebut tidak berarti perusahaan yang hadir otomatis bersalah. Pemerintah setempat juga telah mengirim pemberitahuan serupa kepada sejumlah perusahaan lain, termasuk yang tidak memiliki basis operasi di Singapura.