
Pramono Libatkan Lurah Bahas Persoalan Jakarta
11 menit yang lalu
Khudori mendorong penyidikan menelusuri pasokan, volume, dan jalur penjualan beras SPHP yang diduga disalahgunakan.
Terbit · 2 min read

Pengamat pertanian Khudori mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian mengungkap dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut laporan ANTARA, ia juga meminta pengusutan menyeluruh agar tanggung jawab setiap pihak dapat ditentukan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan temuan awal sekitar 600 ton beras terkait dugaan pengoplosan di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada 28 Oktober 2026.
Khudori, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menilai penyidikan perlu menelusuri asal pasokan, jumlah beras yang diduga disalahgunakan, serta jalur penjualannya. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran penyaluran beras SPHP bersubsidi.
Ia mengatakan asal beras perlu dipastikan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Penyidik, menurut Khudori, perlu memeriksa apakah beras diperoleh langsung dari Bulog atau melalui mitra penyalur.
Khudori juga mendorong pemeriksaan volume beras yang diduga dioplos setiap hari atau pekan dan pencocokan riwayat transaksi dengan jumlah barang yang ditemukan. “Kalau hanya satu-dua RPK (Rumah Pangan Kita, Red) dan dua-tiga kali transaksi, temuan barang bukti 600 ton kurang masuk akal,” ujar dia lagi.
Selain itu, ia meminta penyidik menelusuri cara beras dipasarkan, termasuk apakah kemasannya diganti atau beras SPHP dicampur dengan jenis beras lain sebelum dijual sebagai beras premium. Penelusuran tersebut, menurutnya, dapat memperjelas harga jual, mutu beras, dan potensi keuntungan.
Menurut Amran, beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram di Jakarta diduga dikemas ulang atau dicampur untuk dijual sekitar Rp17.000 per kilogram. Bapanas memperkirakan potensi subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat mencapai Rp3,3 miliar jika seluruh 600 ton itu merupakan beras SPHP, berdasarkan dukungan harga sekitar Rp5.510 per kilogram.
Dalam penugasan tambahan kedua SPHP pada Oktober 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp694,3 miliar untuk penyaluran sekitar 125,8 ribu ton beras. Berdasarkan ketentuan Bapanas tahun 2026, beras SPHP disalurkan melalui sembilan jenis saluran, termasuk RPK, pengecer pasar rakyat, ritel modern, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengatakan penelusuran melalui aplikasi Klik SPHP, dokumen pengangkutan, dan rekaman kamera pengawas mengarah kepada salah satu mitra RPK di Jakarta Timur. Menurut Rizal, pemesanan mitra itu pada awalnya berlangsung melalui sistem resmi, sedangkan dugaan penyalahgunaan setelah transaksi masih didalami bersama kepolisian.
Pemerintah juga mencopot delapan pejabat Bulog dan Bapanas serta memberi peringatan kepada dua pejabat lainnya. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan ada tidaknya keterlibatan pidana.
Khudori berharap penyidikan Satgas Pangan Polri menuntaskan perkara dan memperjelas duduk perkaranya.