
Ria Norsan Soroti Kelangkaan BBM dan Listrik Padam
15 menit yang lalu
Organisasi lintas iman meminta perlindungan kesehatan diberikan sejak warga menghadapi risiko paparan asap, tanpa menunggu status darurat.
Terbit · 2 min read

Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman mendesak perlindungan kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diberikan tanpa menunggu penetapan status tanggap darurat. Menurut laporan ANTARA, Wakil Ketua sekretariat tersebut, Johan Kristantara, mengatakan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu (24/10/2026).
Desakan itu tercantum dalam komunike bertajuk “Hentikan Karhutla, Lindungi Warga, Benahi Tata Kelola” yang diprakarsai Sekretariat Bersama dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Komunike diterbitkan di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), dan hingga Jumat (23/10/2026) disetujui sembilan organisasi keagamaan dan masyarakat.
Johan mengatakan bantuan dan perlindungan kesehatan perlu diberikan sejak warga menghadapi risiko paparan asap. “Asap tidak menanyakan agama orang yang menghirupnya, dan tidak menunggu status darurat ditetapkan. Membagikan masker belum cukup disebut perlindungan. Jangan sampai bantuan baru datang setelah anak-anak kita antre di puskesmas,” kata Johan.
Komunike tersebut mendorong penyediaan informasi kualitas udara yang akurat dan transparan, layanan kesehatan yang responsif, air bersih, serta bantuan bagi warga terdampak. Perhatian khusus diminta untuk anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit jantung dan paru.
Sekretariat Bersama mengutip laporan situasi karhutla 2026 yang disusun Yayasan Amanah Daya Nusantara dan CPPM SBM Institut Teknologi Bandung. Laporan itu mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada 18 Agustus hingga 21 September 2026, termasuk 40.363 kasus pada anak balita.
Ketua Sekretariat Bersama Rizal Algamar mengatakan penanganan karhutla perlu mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, upaya itu mencakup pemberdayaan warga di garis depan dan penyediaan anggaran pencegahan sebelum musim kemarau.
Rizal menilai karhutla berulang berkaitan tidak hanya dengan cuaca ekstrem, tetapi juga tata kelola lingkungan, pengelolaan lahan, perlindungan ekosistem gambut, dan kapasitas pencegahan di tingkat desa. Sekretariat Bersama juga mengutip pemantauan satelit Auriga Nusantara yang mencatat sekitar 637 ribu hektare lahan terbakar selama Januari hingga Agustus 2026.
Selain perlindungan warga dan pencegahan, komunike mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil, kerja sama lintas negara, serta penyatuan sumber daya pemerintah, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. PFI bersama anggota dan mitranya menyatakan akan mengoordinasikan bantuan kesehatan, penanganan kedaruratan, dan pemulihan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.