
Kemenkop Latih Bendahara KDKMP di Kalsel
17 menit yang lalu
Penulis menilai biaya liputan lapangan membuat pengalaman warga daerah kurang terlihat dalam pemberitaan nasional.
Terbit · 2 min read

Dalam artikel opini yang dimuat ANTARA pada Rabu (11/11/2026), Dr. Prabu Revolusi menilai mahalnya biaya liputan lapangan membuat pembangunan di daerah kurang terlihat dibandingkan polemik di Jakarta. Ia menyebut ketimpangan itu sebagai bias ongkos.
Prabu memberi contoh sekolah berasrama di Timor Tengah Selatan yang, menurut tulisannya, membutuhkan perjalanan udara, kendaraan sewaan, dan beberapa hari kerja reporter untuk diperiksa. Sementara itu, polemik di Jakarta dapat dijangkau melalui telepon atau studio.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan arah pembangunan yang menjangkau desa dan wilayah pinggiran. Menurut Prabu, program seperti Sekolah Garuda Baru, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Nasional Terintegrasi memerlukan lahan luas, sehingga sejumlah lokasi diarahkan ke luar pusat kota.
Prabu menyebut Sekolah Garuda Baru dirancang di lahan sekitar 20 hektare, sedangkan lahan Sekolah Rakyat umumnya berkisar 5–10 hektare. Ia juga mencatat bahwa beberapa Sekolah Rakyat berada di kota, termasuk Medan, Surabaya, dan Tangerang.
Dalam artikelnya, Prabu merujuk data Dewan Pers yang mencatat 16.245 wartawan bersertifikat pada pertengahan 2026. Ia berpendapat persoalannya bukan ketiadaan wartawan daerah, melainkan terbatasnya jalur agar laporan mereka masuk ke ruang redaksi nasional.
Untuk menggambarkan ketimpangan pemberitaan, Prabu mengutip riset Remotivi pada 2014 yang menemukan 73 persen berita yang disebut nasional berasal dari Jabodetabek. Ia juga merujuk analisis Hellena Souisa atas 17.282 berita televisi, yang mencatat 6.461 berita berasal dari Jakarta.
Prabu menilai pemangkasan anggaran dapat mengurangi perjalanan liputan. Ia mengutip catatan Aliansi Jurnalis Independen bahwa 549 jurnalis terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang 2025, dibandingkan 373 pada tahun sebelumnya.
Menurut Prabu, klaim tentang pembangunan lebih mudah dibuat daripada diperiksa langsung di lapangan. Ia mengusulkan keterbukaan data berbasis lokasi, penguatan kemitraan media daerah dengan redaksi nasional, serta pelatihan verifikasi dan etika bagi kreator lokal.
Prabu juga merujuk survei Parameter Politik Indonesia pada Oktober 2026 yang mencatat kepuasan terhadap kinerja presiden sebesar 70,2 persen di pedesaan dan 61,4 persen di perkotaan. Ia mengingatkan bahwa survei tersebut tidak membuktikan hubungan sebab-akibat, tetapi menilai jarak warga dari kebijakan dapat memengaruhi cara mereka mengalaminya.