
Kemenkop Latih Bendahara KDKMP di Kalsel
13 menit yang lalu
Akademisi diminta memberi masukan untuk memperkaya pembahasan perubahan UU Pemilu.
Terbit · 1 min read

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilu Komisi II DPR RI mengundang akademisi dari sejumlah perguruan tinggi untuk memberi masukan mengenai perubahan Undang-Undang Pemilu. Menurut laporan ANTARA, Ketua Kelompok Komisi Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut pelibatan itu sebagai upaya menghimpun pandangan pemangku kepentingan.
Agenda perdana tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026), menurut keterangan Khozin yang disampaikan di Jakarta.
Khozin mengatakan masukan akademisi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dan mempertajam pembahasan sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu. Ia menyebut pelibatan pemangku kepentingan sebagai bagian dari partisipasi bermakna.
Isu yang menjadi perhatian, menurut Khozin, mencakup ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, sistem pemilu, serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia mengatakan pandangan akademisi dan pakar dapat memperkaya materi pembahasan, terutama mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik. Khozin menyebut isu-isu tersebut menjadi bagian dari hal yang dipetakan dalam pembahasan.
Pelibatan akademisi itu melanjutkan upaya Komisi II DPR menghimpun pandangan berbagai pihak dalam proses perubahan UU Pemilu. Menurut laporan ANTARA, komisi tersebut sebelumnya juga mengundang pakar dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan masukan.
Rangkaian konsultasi itu diharapkan memberi Panja RUU Pemilu beragam perspektif sebagai bahan merumuskan perubahan regulasi penyelenggaraan pemilu.