
Menlu G20 Bahas Ekonomi dan Ketegangan Global
13 menit yang lalu
ILASPP didukung Bank Dunia dan melibatkan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.
Terbit · 1 min read

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Menurut laporan ANTARA, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan target tersebut dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalu mengatakan target pendaftaran tanah sistematis itu menunjukkan luasnya cakupan dan dampak ILASPP. Program ini merupakan dukungan dari Bank Dunia.
ILASPP menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Dalu menyebut program tersebut sebagai investasi bagi pembangunan dan fondasi tata kelola pertanahan serta tata ruang jangka panjang.
Pelaksanaan ILASPP melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk mendukung pencapaian target, ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah itu ditujukan agar informasi dari berbagai instansi terhubung dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Dalu mengatakan keberhasilan proyek ditentukan oleh komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi para pihak. Ia menyebut komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan.
ATR/BPN mengarahkan ILASPP untuk membenahi administrasi pertanahan dan tata ruang agar memberi manfaat jangka panjang. Hasil proyek diharapkan mendukung kepastian hukum hak atas tanah dan tata ruang yang lebih terintegrasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.