
Harga Emas Antam Naik Rp20.000 Jadi Rp2,57 Juta
10 menit yang lalu
Kepala BNPPDT meminta kepala PLBN mendata kebutuhan warga perbatasan, dari paspor gratis hingga jembatan.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memetakan persoalan operasional perbatasan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Arahan itu disampaikan secara daring pada Selasa (27/10/2026) dan mencakup rencana fasilitasi paspor gratis, pengelolaan sampah, serta pendataan kebutuhan jembatan dan air bersih.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Menurut laporan yang sama, Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.
Maruli juga meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur. “Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan itu, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing guna mengidentifikasi prioritas pembangunan. Ia secara khusus menyoroti jembatan sederhana sepanjang sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan bersama Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Maruli mengapresiasi para kepala PLBN yang telah memaparkan kondisi lapangan dan kendala di wilayah masing-masing. “Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya.
Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Maruli berharap masukan para kepala PLBN dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.