Delapan Fraksi Akan Serahkan Sikap soal HMP

Menurut laporan CNNIndonesia.com, delapan fraksi DPR sepakat menyerahkan sikap bersama untuk mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Penyerahan itu dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026).

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan perwakilan fraksi akan menandatangani sikap tersebut. Ia menyampaikan para anggota dijadwalkan bertemu pada siang hari.

“Hari ini siang akan ketemu lagi. yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” kata Mardani di kompleks parlemen, menurut laporan CNNIndonesia.com.

Mardani mengatakan sikap bersama itu disepakati setelah usulan HMP dibahas secara internal di masing-masing fraksi. Ia menyebut jumlah anggota yang telah menandatangani dukungan melebihi 50 orang dari seluruh fraksi.

Menurut laporan yang sama, jumlah tersebut melampaui batas minimal pengusulan HMP, yakni 25 anggota DPR. Angka itu merupakan klaim Mardani dalam keterangannya kepada media.

Laporan CNNIndonesia.com menyebut HMP diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Salah satu dasar penggunaan hak tersebut adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Untuk menjadi sikap resmi DPR, HMP harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR. Laporan tersebut menyebut keputusan DPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya akan meminta MPR menggelar sidang istimewa.