
Banjir Rendam Desa di Aceh, Petani Sulit Panen
11 menit yang lalu
Hasil pemilu belum tentu langsung menentukan siapa yang memimpin Israel; pembentukan koalisi menjadi penentu.
Terbit · 1 min read

Israel akan menggelar pemilihan umum pada Selasa (27/10/2026) untuk memperebutkan seluruh 120 kursi Knesset. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Al Jazeera, hasil pemungutan suara dapat membuka sejumlah kemungkinan pembentukan pemerintahan dan belum tentu langsung mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Jajak pendapat yang disebut dalam laporan itu memperkirakan blok oposisi memperoleh 52 kursi dan aliansi nasionalis-religius pendukung Netanyahu 50 kursi.
Sistem proporsional Israel membuat partai-partai perlu berunding untuk membentuk koalisi dengan dukungan sedikitnya 61 dari 120 anggota Knesset. Survei tersebut juga memperkirakan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel meraih sekitar 13 kursi, sehingga berpotensi berpengaruh dalam perundingan.
Salah satu kemungkinan adalah Netanyahu kembali membentuk pemerintahan dengan dukungan sekutu lama atau mitra koalisi baru. Skenario lain ialah partai-partai oposisi menyatukan dukungan mayoritas; Gadi Eisenkot dan Naftali Bennett disebut sebagai calon potensial untuk memimpin pemerintahan baru.
Ra'am telah memberi sinyal terbuka untuk bergabung dalam pemerintahan, sedangkan Joint List menyatakan dapat mendukung koalisi anti-Netanyahu tanpa bergabung dalam kabinet. Namun, laporan itu menyebut sejumlah pemimpin oposisi menolak kemungkinan berkoalisi dengan partai tersebut, yang dapat menyulitkan upaya mencapai mayoritas.
Kemungkinan lain mencakup pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan partai di luar kabinet, pemerintahan persatuan nasional, serta kesepakatan rotasi jabatan perdana menteri. Setiap bentuk kerja sama itu bergantung pada kesepakatan antarkelompok dan dukungan yang dapat dipertahankan di parlemen.
Jika perundingan menemui jalan buntu, partai-partai dapat menyepakati perdana menteri lain dari blok politik yang sama, atau Israel kembali menggelar pemilu. Dalam skenario terakhir, Netanyahu akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.