
Pemkab Buol Susun Aturan Izin Tambang Rakyat
12 menit yang lalu
Kemenangan Demokrat di dua majelis Kongres dapat menghambat agenda Trump dan membuka jalan bagi penyelidikan.
Terbit · 1 min read

Partai Demokrat memenangkan pemilu sela Amerika Serikat pada Selasa (3/11/2026) dan menguasai Senat serta Dewan Perwakilan. Menurut laporan CNN Indonesia, hasil itu menjadi pukulan politik bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik.
Dalam penghitungan suara CNN pada Kamis (5/11/2026) pagi waktu Indonesia Barat, Demokrat tercatat meraih 245 kursi Dewan Perwakilan, sedangkan Republik memperoleh 145 kursi. Di Senat, Demokrat meraih 54 kursi dan Republik 44 kursi.
Kendali Demokrat di kedua majelis diperkirakan menghambat agenda legislasi Trump pada sisa masa kepresidenannya. Laporan CNN Indonesia menyebut pengambilan kebijakan di Washington berisiko menghadapi kebuntuan yang lebih besar.
Trump kemungkinan membutuhkan dukungan lintas partai untuk meloloskan undang-undang, terutama ketika usulannya berseberangan dengan Demokrat. Pembahasan pendanaan pemerintah dan kenaikan plafon utang dapat menjadi arena tawar-menawar yang memicu perselisihan.
Menurut laporan NBC News yang dikutip CNN Indonesia, Demokrat diperkirakan akan menyelidiki Trump, Gedung Putih, dan perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan pemerintahannya. Laporan itu mengaitkan kemungkinan penyelidikan dengan kontroversi dan dugaan tindakan ilegal yang melibatkan Trump.
CNN Indonesia menyebut Demokrat telah menyatakan akan menggunakan mayoritas di Kongres untuk menerbitkan surat panggilan paksa dan menggelar sidang yang berfokus pada tindakan Trump serta sekutunya. Demokrat juga dapat mengupayakan pemakzulan, meski hasilnya belum dapat dipastikan.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump dua kali dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan. Namun, ia dibebaskan dalam kedua proses di Senat dan tidak dilengserkan melalui mekanisme tersebut.
Kendali baru Demokrat di Senat dijadwalkan berlaku mulai 3 Januari 2027, sementara partai itu selama ini mengkritik perang AS terhadap Iran. Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, Tirta Parsi, memperkirakan Demokrat cenderung tidak menahan dana militer karena khawatir dianggap melemahkan pasukan AS; mereka dapat menekan pemerintah melalui penyelidikan, meski belum jelas apakah Demokrat akan bersatu untuk membatasi perang.