
Banjir Bandang Rusak Rumah dan Jembatan di Gayo Lues
19 menit yang lalu
Janji kebijakan ekonomi dan rencana terkait NATO mengundang kritik, sementara jajak pendapat menunjukkan dukungan yang tertinggal dari Marine Le Pen.
Terbit · 1 min read

Pemimpin France Unbowed Jean-Luc Melenchon muncul sebagai penantang kuat dari kubu kiri menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Al Jazeera pada Sabtu (7/11/2026), ia diperkirakan akan berhadapan dengan Marine Le Pen dari National Rally.
Melenchon menuai perdebatan menjelang pilpres. Lawan politiknya melabelinya radikal, sedangkan sebagian mahasiswa pengunjuk rasa memandangnya sebagai pahlawan.
Jika terpilih, Melenchon berjanji menurunkan usia pensiun menjadi 60 tahun dan menaikkan upah minimum menjadi 1.700 euro per bulan. Ia juga merencanakan penarikan Prancis dari NATO dan nasionalisasi kembali sejumlah sektor ekonomi.
Ia turut mengusulkan penghentian pembayaran utang Prancis kepada Bank Sentral Eropa. Menurut laporan yang sama, Melenchon menyatakan bahwa pajak lebih tinggi bagi kelompok kaya akan membiayai rencana belanja, termasuk pajak minimum 2 persen atas kekayaan miliarder dan kenaikan pajak warisan.
Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa kebijakan tersebut radikal dan tidak realistis. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengecam rencana penghentian pembayaran utang; ia menyebut meminjam uang tanpa mengembalikannya sebagai pencurian.
Jajak pendapat yang disebut dalam laporan itu menunjukkan Melenchon memimpin blok sayap kiri dengan perolehan 17,5 hingga 18 persen. Angka tersebut masih di bawah dukungan untuk Le Pen, yang menurut jajak pendapat Oktober diproyeksikan mengalahkan Melenchon pada putaran kedua dengan perbandingan 70 persen berbanding 30 persen.
Blok kiri Prancis juga disebut masih terpecah, antara lain karena sikap Melenchon mengenai Palestina. Ia menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Kepemimpinan Melenchon turut dikritik oleh sejumlah mantan sekutunya. Peneliti senior Global Policy Institute Jacques Reland menilai partai itu terorganisasi, tetapi tidak demokratis dan dikendalikan oleh satu pemimpin tanpa proses pengambilan keputusan yang bebas.