
Kanada dan Uni Eropa Luncurkan Aliansi Baru
16 menit yang lalu
Nawrocki menyebut tatanan konstitusional dilanggar di tengah sengketa kendali Mahkamah Konstitusi.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Presiden Polandia Karol Nawrocki menggelar konsultasi darurat dengan perwakilan partai politik di parlemen pada Sabtu (31/10/2026). Ia menyatakan tatanan konstitusional negara itu telah dilanggar setelah konfrontasi di Gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa.
Nawrocki mengatakan, “Malam ini, telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan secara paksa terhadap lembaga negara yang diatur konstitusi.” Ia menyampaikan pernyataan itu setelah berada beberapa jam di gedung pengadilan.
Nawrocki mempersingkat kunjungan resmi ke Senegal dan kembali ke Warsawa pada Jumat (30/10/2026) malam waktu setempat, saat ketegangan mengenai kendali atas Mahkamah Konstitusi meningkat. Ia memperingatkan bahwa konfrontasi tersebut mengancam keamanan dalam negeri dan mengatakan konsultasi dengan perwakilan politik bertujuan menstabilkan situasi serta memulihkan tatanan konstitusional.
Setibanya di Warsawa, Nawrocki bertemu Ketua Pertama Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski sebelum menuju Gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 01.00 waktu setempat. Di sana, ia berhadapan dengan Anna Korwin-Piotrowska dan sejumlah hakim lain yang statusnya ditolak oleh Nawrocki maupun pimpinan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
Menurut laporan yang sama, Nawrocki berada di gedung itu hingga menjelang pukul 05.00 waktu setempat. Ia meminta polisi meninggalkan area pengadilan dan menyatakan telah membuka akses bagi Bartlomiej Sochanski, yang diakuinya sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang sah, untuk memasuki gedung.
Perselisihan meningkat setelah Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Sochanski. Akun resmi Mahkamah Konstitusi di X, yang menurut laporan berada di bawah kendali pimpinan sebelumnya, menolak keputusan itu dan menyatakan situs lembaga telah diambil alih secara ilegal.
Akun tersebut juga menuding pihak-pihak yang terlibat melakukan “kudeta”. Polisi dikerahkan di sekitar gedung, tetapi menyatakan tidak masuk ke dalamnya.
Peristiwa itu memperuncing perselisihan Nawrocki dengan pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk mengenai legitimasi dan kendali Mahkamah Konstitusi. Tusk membela perubahan terhadap lembaga yang dibentuk selama delapan tahun pemerintahan Partai Law and Justice, dengan menyatakan pemulihan supremasi hukum membutuhkan “tindakan tegas”. Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek meminta jaksa menyelidiki tindakan Nawrocki di gedung pengadilan.