
Bhayangkara Lampung FC Kalahkan PSPS 3-1
35 menit yang lalu
Ombudsman menekankan penilaian yang netral dan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Terbit · 2 min read

Ombudsman RI menekankan pentingnya objektivitas dan netralitas dalam penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi, dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik 2026. Menurut laporan ANTARA, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan penilaian yang objektif dan netral penting untuk menjaga kredibilitas kompetisi serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Penyampaian hasil sidang pleno Tim Panel Independen KIPP PRO 2026 berlangsung di Jakarta. Materi sumber menyebut penyampaian itu berlangsung pada Rabu.
Rahmadi mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Rahmadi mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas upayanya mendorong aparatur sipil negara menghadirkan inovasi pelayanan publik. Ia mengatakan inovasi perlu diarahkan pada penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan transformasi digital birokrasi. Ia mengatakan ASN perlu mengembangkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk mengintegrasikan pelayanan sejak fase kelahiran.
Rini mengibaratkan pemerintahan sebagai kapal yang sedang berlayar dan mengatakan pembenahan perlu terus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembenahan itu mencakup penguatan inovasi ASN, penyederhanaan birokrasi, serta integrasi layanan digital agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Rini menyoroti tantangan integrasi di tengah keberadaan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah. Banyaknya aplikasi itu menjadi perhatian agar masyarakat tidak menghadapi prosedur berulang dan layanan yang terpisah antarinstansi. Ia menegaskan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat. “Prinsipnya sederhana. Data yang bergerak, bukan masyarakat,” ujar Rini.
KIPP PRO merupakan transformasi dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Berbeda dari kompetisi sebelumnya yang berfokus membangun budaya inovasi di satu instansi, KIPP PRO mengutamakan perluasan skala, replikasi, dan orientasi global agar manfaat inovasi menjangkau lebih banyak masyarakat.
KIPP PRO 2026 mengusung tema “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran” dan dapat diikuti pemerintah daerah provinsi, kabupaten, serta kota yang menyelenggarakan layanan sesuai tema. Kategori layanan mencakup elektronik, jemput bola, tatap muka, mandiri, dan multikanal; kriteria penilaiannya meliputi dampak, kontekstual, dapat disebarluaskan, dapat diimplementasikan, kebaruan, dan berkelanjutan.