
Kemenpora Dorong Penguatan Karakter Lewat Codero
8 menit yang lalu
Pembatasan rute unjuk rasa menuai kritik saat Prancis bersiap menghadapi gelombang protes baru.
Terbit · 1 min read

Prancis akan mengerahkan sekitar 70 ribu personel keamanan untuk mengamankan aksi protes pada Sabtu (24/10/2026). Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip AFP, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyampaikan jumlah pengerahan itu dalam konferensi pers di Paris, Jumat (23/10/2026).
Gelombang demonstrasi diperkirakan berlangsung di berbagai wilayah Prancis. Di Orleans, sekitar 20 ribu hingga 30 ribu orang diprediksi turun ke jalan, tetapi unjuk rasa dilarang di pusat kota.
Di Lyon, aksi protes juga tidak diizinkan berlangsung di pusat kota. Sementara itu, di Paris, pengunjuk rasa hanya diperbolehkan berpawai melalui rute terbatas antara alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur kota.
Laporan yang sama menyebut pembatasan tersebut menuai kritik. Amnesty International mengecam kebijakan itu sebagai kemunduran menuju praktik otoriter dan menilai langkah tersebut berisiko memicu kericuhan, bukan meredamnya.
Peneliti senior Human Rights Watch Eva Cosse menyatakan bahwa polisi di negara yang menjunjung supremasi hukum bertanggung jawab menjaga demonstrasi berlangsung damai dan aman serta melindungi masyarakat dari kekerasan.
Aksi bermula dari demonstrasi ribuan pelajar yang memprotes kondisi pendidikan di Prancis. Gerakan itu kemudian meluas ke berbagai wilayah, dengan kemarahan atas kenaikan biaya hidup menjadi salah satu pendorongnya.
Presiden Emmanuel Macron bertemu dengan perwakilan pelajar pada Jumat (23/10/2026). Setelah pertemuan, para pelajar mendesak rekan-rekan mereka melanjutkan protes sampai pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan.
Aksi pada Sabtu pekan sebelumnya juga diikuti penjarahan, pembakaran, dan perusakan fasilitas. Menurut laporan yang sama, 217 orang ditangkap; separuhnya disebut terlibat dalam penjarahan.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.