
Fisioterapi BPJS Kesehatan dan Alur Rujukannya
11 menit yang lalu
Rivqy meminta pemerintah mengkaji mekanisme, kualitas minyak, kapasitas pengolahan, dan dampak biaya impor.
Terbit · 1 min read

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah mengkaji rencana impor 30 juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab (UEA). Menurut laporan ANTARA, permintaan itu disampaikan setelah Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari UEA.
Rivqy menyampaikan pandangannya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Rivqy menyatakan rencana itu patut disambut positif, tetapi meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta kementerian terkait mencermatinya. Ia meminta pemerintah mengkaji mekanisme dan konsekuensi impor.
Pemerintah juga diminta memastikan kualitas minyak, kapasitas pengolahan di dalam negeri, serta pemanfaatannya.
Rivqy meminta pemerintah menghitung kembali kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi keuangan negara. Ia menekankan perlunya prinsip kehati-hatian sebelum keputusan diambil.
Menurut laporan yang sama, Djoko pada Selasa (27/10/2026) mengatakan UEA akan mengirimkan 30 juta barel minyak mentah untuk Indonesia tanpa biaya. Keterangan itu kemudian diperjelas oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pada Rabu (28/10/2026), Bahlil mengatakan rencana impor tersebut masih dalam tahap penjajakan dan berstatus potensi. Ia menyampaikan, “Itu masih potensi, ya. Itu penjajakan. Semuanya masih penjajakan, ya,” sebagaimana dikutip ANTARA.
Rivqy menyatakan Indonesia terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas. Ia meminta pemerintah memastikan rencana tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan.