
Rafael Nadal Akan Bergabung dengan Direksi Real Madrid
18 menit yang lalu
Pertemuan membahas upah minimum 2027, PHK, pesangon, dan penanganan kasus Pakerin.
Terbit · 1 min read

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan Polda Jatim akan membantu mengawal pemenuhan hak buruh, terutama persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum. Menurut laporan ANTARA, hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur di Surabaya.
Pertemuan berlangsung pada Rabu di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur. Hadir dalam pertemuan itu pengurus KSPI, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, dan Kapolrestabes Surabaya.
Pembahasan mencakup penetapan upah minimum 2027, pemutusan hubungan kerja (PHK), pemenuhan hak pesangon, serta penanganan kasus buruh Pakerin. Dekananto meminta KSPI menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum menjelang 21 November 2026.
Dekananto mengatakan persoalan upah dan PHK bukan semata-mata ranah kepolisian, tetapi Polda Jatim akan berupaya membantu penyelesaian persoalan buruh yang berkaitan dengan hukum. Ia juga menginstruksikan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang terlibat dalam Desk Ketenagakerjaan agar merespons cepat laporan pekerja.
Mengenai kasus Pakerin, Dekananto menyampaikan Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka. Ia berharap penanganan perkara tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dekananto juga meminta personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Intelijen dan Keamanan dilibatkan dalam Satuan Tugas PHK yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut laporan yang sama, keterlibatan kepolisian itu disebut sejalan dengan program Polisi Peduli Pengangguran.
Ketua PERDA KSPI Jawa Timur Apin Sirait mengapresiasi kehadiran Kapolda dan berharap pertemuan menjadi momentum penyampaian aspirasi buruh menjelang penetapan upah minimum 2027. Ketua DPW KSPI Jawa Timur Jazuli menyampaikan persoalan perbedaan upah minimum antarkabupaten/kota, PHK, pesangon, serta harapan agar kepolisian dilibatkan dalam Satgas PHK.
Polda Jatim juga menyatakan dukungan terhadap iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja. Dekananto mengatakan kepolisian terbuka terhadap masukan serikat pekerja dan berharap komunikasi tersebut membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.