
TPT 2026 Turun Menjadi 4,65 Persen
20 menit yang lalu
Fahmy menilai pengembangan panas bumi perlu diprioritaskan untuk memperkuat pemanfaatan energi terbarukan.
Terbit · 2 min read

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mendorong pemerintah memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi. Menurut laporan ANTARA yang terbit 27 Oktober 2026, ia menilai pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan dengan arah yang jelas dan berkelanjutan.
Fahmy menyampaikan pandangannya dalam keterangan di Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Laporan itu menyebut potensi panas bumi Indonesia tersebar di 368 lokasi, berdasarkan paparan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Agustus 2026.
Paparan tersebut mencatat potensi panas bumi nasional sekitar 24 gigawatt (GW). Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi mencapai 2.776 megawatt (MW), atau sekitar 11,6 persen dari total potensi, menurut data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.
“Potensi panas bumi kita masih cukup besar, tetapi belum dieksplorasi secara optimal. Ini tantangan,” kata Fahmy. Ia menilai kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan menjadi alasan agar pengembangan panas bumi dilakukan lebih serius, termasuk dengan mendorong keterlibatan investor.
Fahmy juga menilai listrik panas bumi berpeluang menjadi pilihan selain listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Peluang itu sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034, yang merencanakan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW, termasuk 42,6 GW dari energi terbarukan dan 5,2 GW dari panas bumi.
Untuk mencapai target pengembangan, laporan ANTARA menyebut perusahaan energi nasional perlu melakukan investasi jangka panjang, termasuk untuk eksplorasi dan pengeboran. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan kapasitas terpasang 1.932 MW, yang terdiri atas 727 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 MW melalui kontrak operasi bersama.
Kapasitas tersebut setara sekitar 70 persen kapasitas panas bumi nasional, menurut laporan yang sama. Perusahaan itu menargetkan kapasitas yang dioperasikan sendiri mencapai 1 GW pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034.
Pengembangan panas bumi Indonesia berawal dari pengeboran di Kawah Kamojang, Jawa Barat, pada 1926. Sinergi pemerintah, perusahaan energi nasional, dan investor menjadi kunci agar potensi panas bumi dapat dimanfaatkan lebih optimal.