
Advokat Minta RUU Perampasan Aset Atur Sisa Kerugian
9 menit yang lalu
Sebelas dari 14 provinsi Sulampua mencatat inflasi di atas sasaran, dan pemerintah menyiapkan lima langkah pengendalian.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan CNBC Indonesia, 11 dari 14 provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatat inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional pada September 2026. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi, yakni 7,59 persen secara tahunan.
Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di kawasan timur Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui peningkatan produksi pangan, penguatan konektivitas antarpulau, dan efisiensi distribusi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan tekanan inflasi pangan perlu diwaspadai karena rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan distribusi. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sulampua di Makassar, dikutip dari siaran pers Rabu (28/10/2026).
Menurut Ferry, inflasi kelompok pangan bergejolak pada September 2026 telah mencapai 5,03 persen secara tahunan. Angka tersebut perlu dikendalikan agar kembali ke kisaran 3-5 persen sesuai kesepakatan TPIP pada Januari 2026. Ia menyebut fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan, sehingga pasokan, distribusi, dan koordinasi pusat-daerah perlu diperkuat.
Menurut laporan yang sama, tekanan inflasi di Sulampua terutama berasal dari komoditas pangan strategis, yakni aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, dan sayuran. Karakter wilayah kepulauan, ketergantungan pada transportasi laut dan udara, serta jarak antara pusat produksi dan konsumsi menjadi tantangan tersendiri; jalur distribusi juga rentan terhadap cuaca. Kenaikan harga energi global berpotensi menambah biaya transportasi, sementara permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru dapat menambah tekanan harga.
Rapat koordinasi tersebut menyepakati lima komitmen strategis. Pertama, memperkuat produksi pangan dari hulu melalui pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta modernisasi proses produksi. Kedua, mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan. Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan.
Keempat, memperkuat kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis sistem peringatan dini dan neraca pangan. Kelima, meningkatkan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan dari sentra produksi hingga wilayah konsumsi.
Kemenko Perekonomian juga akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi dan disertai optimalisasi layanan serta tarif distribusi. Petani dan nelayan akan dihubungkan dengan mitra pembeli, antara lain Perumda, BUMD, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Secara nasional, inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan, masih dalam rentang sasaran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45 persen secara kumulatif. Pemerintah menyebut capaian itu tidak terlepas dari koordinasi pusat, daerah, dan Bank Indonesia melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.