
Peserta Apresiasi Wirasena Youth Camp 2026
14 menit yang lalu
Pemerintah Iran menargetkan pengendalian inflasi dan perluasan subsidi pangan di tengah tekanan ekonomi.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan pemerintah berupaya meredakan tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Upaya itu mencakup pengendalian inflasi dan peningkatan alokasi kupon pangan bagi rumah tangga.
Mohajerani menyampaikan hal tersebut pada Senin (26/10/2026) dalam keterangan kepada kantor berita pemerintah Iran, IRNA.
Menurut Mohajerani, inflasi berakar pada kondisi makroekonomi yang lebih luas sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan langkah jangka pendek. Pemerintah, katanya, juga berupaya memperbaiki taraf hidup masyarakat.
Pemerintah Iran berencana memperluas program kupon pangan elektronik Kalabarg. Program tersebut memberikan subsidi kepada rumah tangga yang memenuhi syarat untuk membeli bahan pangan pokok.
Laporan ANTARA menyebut perekonomian Iran menghadapi tekanan dari sanksi Amerika Serikat, depresiasi mata uang, dan kenaikan harga barang konsumsi. Pada Agustus, Washington meluncurkan kampanye tekanan ekonomi yang disebut “Operasi Pengucilan Ekonomi”, yang menyasar ekspor minyak Iran, transaksi keuangan, dan akses negara itu ke pasar internasional.
Pada Juli, Amerika Serikat kembali menerapkan blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal yang berlayar dari dan menuju pelabuhan Iran, menurut laporan tersebut. Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengatakan pada Agustus bahwa ekspor minyak negara itu anjlok hingga nol di tengah konflik dan sanksi.
Pada Agustus, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Iran akan berkontraksi 6,1 persen pada 2026, dengan rata-rata inflasi tahunan 68,9 persen.
Laporan yang sama menyebut kesulitan ekonomi turut diperparah konflik militer Iran-Amerika Serikat yang dimulai pada Februari serta perselisihan mengenai pelonggaran sanksi dan pengaturan keamanan di Selat Hormuz.