
Polda Kepri Amankan 429 Cartridge Vape di Batam
19 menit yang lalu
Artikel opini CNBC Indonesia membahas dampak aturan emisi terhadap biaya perdagangan dan kesiapan industri maritim Indonesia.
Terbit · 2 min read

Artikel opini CNBC Indonesia yang terbit pada Minggu (8/11/2026) menilai aturan emisi kapal yang berkembang di Uni Eropa dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) dapat memengaruhi biaya perdagangan serta daya saing pelayaran Indonesia.
Menurut artikel tersebut, sejak 2026 skema perdagangan emisi Uni Eropa mencakup karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida dari pelayaran. Negara-negara anggota IMO dijadwalkan kembali membahas IMO Net-Zero Framework pada 23–27 November 2026, menurut tulisan itu.
Artikel opini itu menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran yang tercakup dalam sistem Uni Eropa harus memperhitungkan emisi sebagai bagian dari biaya operasional. FuelEU Maritime juga mendorong penggunaan energi dengan intensitas gas rumah kaca lebih rendah.
Dalam analisis artikel tersebut, biaya tambahan dapat mendorong pemilik kapal memperbarui armada, menggunakan bahan bakar alternatif, atau mengubah operasional. Biaya pelayaran yang meningkat juga berpotensi diteruskan kepada eksportir dan importir melalui tarif angkutan yang lebih tinggi.
Artikel opini itu menyebut perubahan aturan turut meningkatkan kebutuhan pelabuhan terhadap listrik darat, bahan bakar rendah karbon, fasilitas pengisian bahan bakar, serta infrastruktur keselamatan dan data. Tulisan tersebut mencontohkan layanan Onshore Power Supply di Tanjung Priok yang diluncurkan Pelindo pada September 2026 dengan kapasitas 500 kVA.
Menurut tulisan tersebut, Pelindo memperkirakan fasilitas itu dapat mengurangi emisi gas buang kapal hingga 75 persen. Pelindo juga mencatat bahwa pada tingkat penggunaan saat ini, layanan tersebut dapat menurunkan konsumsi bahan bakar kapal sekitar 30–33 persen dan menghemat biaya pelanggan hingga Rp300 juta per bulan.
Artikel itu juga menyebut Indonesia bergabung dalam proyek Blue Solutions yang diluncurkan IMO bersama enam negara Asia Tenggara. Proyek tersebut mendorong elektrifikasi pelabuhan dan kapal, penggunaan teknologi bersih, penyusunan data dasar emisi, serta rencana aksi nasional.
Artikel opini CNBC Indonesia berpendapat Indonesia perlu menghubungkan diplomasi di IMO dengan kesiapan Pelindo, Pertamina, galangan kapal, perusahaan pelayaran, eksportir, dan lembaga pembiayaan. Keterlibatan dalam penyusunan aturan dan dukungan bagi industri nasional dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menanggung biaya transisi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi.