
Pertamina Dorong Inovasi Anak Muda
12 menit yang lalu
Anggaran perlindungan sosial 2026 tercatat Rp508,2 triliun, sementara pemerintah menyiapkan sistem digital untuk memperbaiki pendataan dan penyaluran bantuan.
Terbit · 2 min read

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan program perlindungan sosial untuk membantu mengurangi beban keluarga miskin dan menjaga daya beli. Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah juga menyiapkan digitalisasi program agar pendataan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Dalam APBN 2026, anggaran perlindungan sosial ditetapkan Rp508,2 triliun. Dana itu dibagi untuk kebutuhan dasar Rp315,5 triliun, pendidikan Rp37,5 triliun, kesehatan Rp69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat Rp86,2 triliun.
Subsidi energi menjadi bagian terbesar pada kelompok kebutuhan dasar, dengan anggaran sekitar Rp210,1 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan Rp43,8 triliun untuk bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga.
Anggaran lainnya mencakup bantuan langsung tunai desa, asistensi rehabilitasi sosial, program pendidikan, dan bantuan iuran jaminan sosial. Dalam RAPBN 2027, anggaran perlindungan sosial tercantum Rp549,9 triliun; jumlah dan pelaksanaannya masih bergantung pada proses anggaran serta kesiapan program.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perlindungan sosial berperan menjaga daya beli dan membantu masyarakat miskin serta rentan menghadapi risiko sosial. Pemerintah juga menyiapkan Portal Perlindungan Sosial agar masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri, tetapi pendaftaran tidak otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima karena data dan kelayakan tetap diperiksa.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan program perlindungan sosial digital pada 10 November 2026. Menurut laporan yang sama, pemerintah merencanakan perubahan sebagian subsidi berbasis barang menjadi bantuan tunai bagi masyarakat yang berhak.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mochamad Firman Hidayat mengatakan uji coba digitalisasi telah menjangkau 514 kabupaten dan kota. Ia menyebut 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar, dengan bantuan 775 ribu agen, dan portal menerima lebih dari 600 ribu pendaftar setiap hari.
Firman menyampaikan bahwa uji coba di Bali menunjukkan potensi penurunan kesalahan pengecualian penerima sebesar 24,1 persen dan kesalahan memasukkan pihak yang tidak memenuhi syarat sebesar 4,1 persen. Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran data selesai pada akhir 2026 sebelum menguji skema penyaluran baru pada kuartal I 2027.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta penduduk. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan program perlu diukur dari perubahan kesejahteraan, seperti konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, bukan semata-mata jumlah penerima atau besarnya anggaran.