Kapal Perempuan Soroti Penerapan UU TPKS

Organisasi Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Kapal Perempuan) menilai banyak aparat penegak hukum belum menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penilaian itu disampaikan Wakil Direktur Program Kapal Perempuan Ulfa Kasim dalam diskusi di Jakarta, Kamis (29/10/2026), menurut laporan ANTARA.

Ulfa mengatakan penyidik terkadang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang, menurutnya, dapat melemahkan korban. Ia menyebut kurangnya pemahaman aparat sebagai salah satu penyebab UU TPKS belum diterapkan.